Aksi Jatim Menggugat Ditunda, Koordinator Sebut Rawan Ditunggangi

SURABAYA, SJP - Rencana aksi massa "Rakyat Jawa Timur Menggugat" yang semula rencananya akan digelar pada Rabu (3/9/2025) di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, akhirnya diputuskan untuk ditunda.

Padahal, tenda posko aksi sudah lebih dulu berdiri di Taman Apsari, bahkan jauh sebelum aksi Solidaritas Darurat Kekerasan Aparat pada Jumat (29/8/2025) dan aksi Reformasi Polri di hari berikutnya yang berujung ricuh hingga Gedung Negara Grahadi terbakar.

Koordinator gerakan, M. Sholeh atau akrab disapa Cak Sholeh, menyampaikan keputusan itu diambil karena pihaknya menimbang kondisi sosial politik di tingkat nasional maupun lokal, khususnya di Kota Surabaya, cukup aman untuk melaksanakan aksi.

"Iya, aksi tanggal 3 September ditunda. Keputusan diambil untuk menjaga ketenangan warga Surabaya dan Jawa Timur secara umum," ujar Cak Sholeh saat dikonfirmasi pada Selasa, (2/8/2025).

Dirinya menggarisbawahi bahwa di kondisi yang tidak kondusif seperti sekarang, aksi yang semula dimaksudkan berjalan damai berpotensi ditunggangi pihak lain dan berubah ke arah anarkisme.

Cak Sholeh menyinggung situasi beberapa hari terakhir, ketika kerusuhan meletus di sejumlah kota di Indonesia, termasuk insiden pembakaran kantor DPRD.

"Beberapa hari terakhir terjadi kerusuhan di sejumlah kota di Indonesia, termasuk pembakaran kantor DPRD. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan keresahan masyarakat," katanya.

Di Surabaya sendiri, tanda-tanda kekhawatiran sudah terlihat. Mulai 1 hingga 4 September, sejumlah kantor, sekolah, hingga pusat perbelanjaan memilih mempercepat jam operasional atau memberlakukan metode daring. Hal itu menunjukkan adanya rasa cemas akan potensi aksi besar.

"Kami tidak ingin warga merasa takut," lanjut Cak Sholeh.

Menurutnya, keputusan tersebut bukan berarti gerakan berhenti. Ia menekankan bahwa Rakyat Jawa Timur Menggugat akan tetap berjalan, namun pada momentum yang lebih tepat dan benar-benar kondusif.

"Gerakan Rakyat Jawa Timur Menggugat tidak berhenti. Kami hanya menunda demi kemaslahatan warga," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung soal wacana pengampunan pajak oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bila kebijakan itu benar-benar diwujudkan, menurutnya, akan sangat meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi sulit.

"Jika Gubernur Khofifah benar-benar membuat kebijakan pengampunan pajak, maka beliau layak dinobatkan sebagai pahlawan, karena telah meringankan beban masyarakat," ungkapnya.

Diketahui, tenda posko aksi "Rakyat Jawa Timur Menggugat" bertuliskan "No Viral No Justice" yang sudah didirikan sejak 21 Agustus 2025 di Taman Apsari dibongkar oleh Cak Sholeh bersama tim pada Senin (1/9/2025) malam kemarin.

Sejak saat itu, kawasan Gedung Negara Grahadi dipenuhi oleh aparat keamanan. Area Taman Apsari kini berdiri tiga tenda TNI menggantikan posko Cak Sholeh dan tim, lengkap dengan prajurit bersenjata. 

Kendaraan taktis Anoa milik Yon 516/CY Branjangan Kodam V/Brawijaya turut disiagakan di gerbang barat Grahadi, bersebelahan dengan mobil pemadam kebakaran. BPBD juga menempatkan tenda logistik untuk mendukung pasukan yang berjaga. (*)

Editor : Rizqi Ardian