Wali Kota Batu Janji Kuatkan Ekonomi Desa dengan Sokongan Dana Rp 5 Miliar

KOTA BATU, SJP - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat ekonomi desa dengan menambah alokasi bagi hasil kepada pemerintah desa sebesar Rp 5 miliar.

Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Wali Kota Batu Nurochman menegaskan, tambahan anggaran ini akan digunakan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di desa-desa. Sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Program ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Batu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Dengan anggaran yang lebih besar, pemerintah desa bisa lebih optimal dalam menjalankan program-program yang berkelanjutan dan inovatif,” ujarnya, Rabu (12/3/2025).

Selain peningkatan anggaran desa, Pemkot Batu juga merancang berbagai program lain untuk menggerakkan perekonomian desa. Salah satunya yaotu pembangunan mall usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Mall UMKM tersebut akan menjadi pusat pemasaran bagi produk-produk UMKM di Kota Batu. Dengan adanya wadah ini, pelaku usaha desa diharapkan bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dia juga menguraikan tambahan dana tersebut akan dilakukan setiap tahun sampai 5 miliar dan bersumber dari APBD. Implementasinya berupa program yang berkaitan langsung dengan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan demikian, terjadi singkronisasi pemerintah kota dan pemerintah desa dan juga bisa diberikan dengan skema bantuan keuangan khusus (BKK) mengingat konsentrasi pembangunan ke depan adalah di wilayah desa dan kelurahan.

Tak hanya itu, Pemkot Batu juga berencana membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang akan mengelola sektor pertanian, sampah, dan pengelolaan pasar.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produk pertanian, serta menerapkan pengelolaan sampah yang inovatif dan ramah lingkungan.

Sebagai solusi terhadap permasalahan sampah, Pemkot Batu akan membangun kawasan industri pengolahan sampah. Program ini tidak hanya berorientasi pada lingkungan, tetapi juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat desa.

“Dengan tambahan anggaran dan berbagai program yang sedang kami siapkan, kami ingin memastikan bahwa pembangunan di desa-desa di Kota Batu berjalan optimal. Harapannya, masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mereka,” beber pria yang akrab disapa Cak Nur tersebut.

Diwawancarai secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto menilai, harus ada penjelasan teknis perihal rencana wali kota Batu tersebut. Terutama tentang anggaran Rp 5 miliar yang dijanjikan.

"Kalau menjadi Rp 5 miliar, itu masih masuk akal karena bisa diambilkan dari pemangkasan kegiatan yang bersifat seremonial di pemkot atau dari dana yang lain. Mengingat APBDes rata-rata ada di angka Rp 4,5 miliar. Sehingga bisa ditambahkan Rp 500 juta untuk tiap desa," urainya.

Menurut Ludi, apabila ditambahkan Rp 5 miliar untuk masing-masing desa maka akan sangat kerepotan untuk mengatur anggaran, mengingat Kota Batu juga dihadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran.

Politisi PKS itu menilai, penambahan Rp 5 miliar untuk masing-masing desa bisa menjadi mungkin apabila PAD di Kota Batu bisa digenjot hingga Rp 400 miliar. Sehingga ketika pemasukan besar maka belanja juga bisa ditingkatkan.

"Tapi seperti yang kita tahu, PAD 2023 ditargetkan Rp 251 miliar dan terealisasi 83,18 persen atau Rp 209 miliar. Kemudian PAD 2024 yang ditarget Rp 281 miliar terealisasi 91,38 persen atau sebesar Rp 256 miliar. Jadi yang masuk akal dari Rp 4,5 miliar menjadi Rp 5 miliar dan bukan Rp 4,5 miliar menjadi Rp 9,5 miliar," tandasnya. (*)

Editor: Ali Wafa