DPRD Sayangkan Dokumen Temuan BPK di RSUD RA Basoeni Mojokerto Menjadi Konsumsi Publik
Data BPK merupakan bagian dari rahasia negara. Artinya, akses informasi mengenai data tersebut hanya bisa disampaikan melalui rilis resmi dari BPK.
MOJOKERTO, SJP - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, Joko Elia Sambodo menyayangkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa bocor ke publik sebelum ada rilis resmi dari BPK.
Data tersebut terkait dengan adanya potongan Jasa Pelayanan (Jaspel) sebesar 5 persen yang diberlakukan kepada seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. A. Basoeni, yang berlokasi di Jalan Raya Gedeg-Ploso, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.
Menurut dia, data BPK merupakan bagian dari rahasia negara. Artinya, akses informasi mengenai data tersebut hanya bisa disampaikan melalui rilis resmi dari BPK.
Pihaknya berpandangan, agar informasi tidak menjadi bias, akhirnya Komisi II melakukan pemanggilan kepada pihak rumah sakit plat merah di Bumi Majapahit itu.
"Ini kan data bagian dari rahasia negara, kok bisa keluar, padahal BPK belum merilis hal itu, sehingga kami panggil untuk klarifikasi sehingga berita diluar tidak siur, tidak membias kemana-mana," kata Politisi PDI Perjuangan tersebut saat diwawancarai usai memanggil pihak RSUD R. A. Basoeni di Kantor DPRD Kabupaten Mojokerto, Rabu (16/4/2025).
Bagi dia, aturan mengenai pemotongan Jaspel belum diatur secara detail. Hingga kini BPK juga belum mengeluarkan rilis atau keterangan resmi terkait dengan apa yang dilakukan oleh RSUD R. A. Basoeni ini adalah salah.
Meski demikian, sambung Joko, beredarnya kabar tentang pemotongan Jaspel itu, disebutnya juga mendapat perhatian Polres Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto.
Sejumlah orang dari pihak RSUD dipanggil untuk dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Mojokerto.
"Hasil pemeriksaan BPK belum keluar, karena sudah ramai di media, sehingga pihak rumah sakit dipanggil Polres, dipanggil Kejaksaan sudah, dan hari ini dipanggil oleh Komisi II," jelas Kader Banteng di Bumi Majapahit itu.
Joko mengaku kaget, adanya kabar RSUD R. A. Basoeni melakukan penotongan Jaspel pegawai sebanyak 5 persen.
"Awalnya kita kaget, sehingga kami Komisi II berinisiatif memanggil pihak rumah sakit untuk klarifikasi, bagaimana proses ini bisa terjadi," lontarnya.
Di hadapan legislator, RSUD sempat memberikan bantahan, jika hal tersebut bukanlah pemotongan. Melainkan iuran berdasarkan kesepakatan pegawai.
Iuran sebesar 5 persen itu dikumpulkan di rekening bank perkumpulan, atas nama Kesejahteraan Karyawan dan diklaim untuk kegiatan sosial, hingga kegiatan karyawan.
Menurut Joko, saldo yang tersimpan di rekening atas nama Kesejahteraan Karyawan saat ini tinggal sekitar Rp 200juta, sementara sebelum uang itu dibagi, saldo terkumpul hingga mencapai Rp 812 juta.
"Tadi RSUD menyampaikan tidak ada pemotongan pelayanan jasa pelayanan, yang ada itu yang menjadi hak masing-masing karyawan yang dikumpulkan, sebanyak 5 persen dari pendapatan mereka itu untuk kegiatan sosial, untuk parsel, untuk kegiatan keluar yang dilakukan pihak RSUD," jelas politisi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.
Kesepakatan itu hanya dilakukan di RSUD R. A. Basoeni, sementara di RSUD lain di Kabupaten Mojokerto, Joko menyebut tidak ada hal serupa.
"Apa yang dilakukan terkait jasa pelayanan 5 persen ini berdasarkan kesepakatan seluruh karyawan. Itu tidak ada di RS lain, karena itu kesepakatan RSUD," ungkapnya.
Hasil pemanggilan terhadap RSUD R. A. Basoeni ini disebutnya ada dia rekomendasi dari DPRD Kabupaten Mojokerto. Rekomendasi itu adalah, tidak ada lagi iuran atau potongan Jaspel 5 persen, kedua DPRD meminta managemen internal di RSUD R. A. Basoeni untuk dibenahi menjadi lebih baik lagi.
"Supaya tidak timbul polemik itu ditiadakan, pak direktur sudah menyanggupi, jadi sudah tidak ada yang namanya pemotongan 5 persen," tandasnya. (*)
Editor: Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
