Viral Menu Makan Bergizi Tak Layak, Pemkab Jember Sidak SPPG Sumbersari

JEMBER, SJP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bergerak merespons keluhan masyarakat terkait kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di media sosial. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, memimpin langsung inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumbersari pada Jumat (30/1/2026).

Sidak tersebut merupakan instruksi langsung dari Bupati Jember guna mengevaluasi operasional dapur dan memastikan kepatuhan terhadap standar pemenuhan gizi bagi siswa.

Dalam evaluasi di lapangan, tim menemukan adanya kegagalan distribusi yang menyebabkan paket makanan tidak lengkap, terutama bagi siswa tingkat Taman Kanak-Kanak (TK).

"Kami mengonfirmasi adanya miskomunikasi internal antara kepala dapur, relawan, dan pihak distributor. Seharusnya satu paket berisi tiga komponen nutrisi, namun fakta di lapangan menunjukkan siswa hanya menerima satu komponen," tegas Akhmad Helmi.

Pemkab Jember secara terbuka menyampaikan permohonan maaf dan memberikan pembinaan keras kepada pengelola SPPG. 

Helmi menekankan bahwa setiap paket makanan wajib memenuhi standar kalori, serat, dan nutrisi yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional.

Sebagai langkah perbaikan, Pemkab Jember menginstruksikan Satgas MBG tingkat kabupaten dan kecamatan yang melibatkan Muspika serta Kepala Puskesmas untuk melakukan monitoring secara berkala. 

Selain itu, setiap SPPG kini diwajibkan melakukan publikasi menu harian secara transparan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas.

"Langkah ini bukan sekadar menghakimi, melainkan bagian dari perbaikan sistemik agar program nasional ini berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan anak-anak di Jember," pungkas sekda.

Sementara, Kepala Dapur SPPG Sumbersari, Putri Maulidhiya, mengakui adanya kendala koordinasi. 

Ia menjelaskan bahwa saat ini dapur masih beroperasi dengan anggaran lokal senilai Rp8.000 untuk paket kecil dan Rp10.000 untuk paket besar, sementara anggaran pusat sebesar Rp15.000 per porsi belum diimplementasikan di unit tersebut.

"Kami pastikan tidak ada penyalahgunaan bahan makanan. Bahan yang tersisa akibat kesalahan distribusi akan dialokasikan untuk hari berikutnya. Ke depan, kami akan melibatkan ahli gizi untuk pengawasan kualitas sebelum distribusi dilakukan," tutup Putri. (*) 

Editor: Syaiful Aries