Tolak Pilkada Lewat DPRD, Mahasiswa Tulungagung Datangi Kantor PDIP: Kawal Hak Rakyat

TULUNGAGUNG, SJP — Gelombang penolakan terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kian menguat. 

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi aktivis di Kabupaten Tulungagung mendatangi Kantor DPC PDI Perjuangan (PDIP) guna menagih komitmen politik partai dalam menjaga marwah demokrasi langsung. 

Aksi yang dipimpin oleh Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Muhammad Isanuddin, ini bertujuan untuk memastikan bahwa sikap pengurus partai di tingkat daerah selaras dengan instruksi pusat dalam menolak wacana Pilkada tidak langsung.

Isanuddin menegaskan, peralihan mekanisme Pilkada dari langsung menjadi keterwakilan melalui DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan upaya pembungkaman kedaulatan rakyat.

"Kami menolak secara tegas. Ada upaya penindasan yang ingin mengungkung suara rakyat. Pilkada harus tetap dilakukan secara langsung agar rakyat memiliki hak penuh menentukan pemimpinnya," ujar Isanuddin di hadapan pengurus partai.

Terkait alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dalih oleh pendukung Pilkada via DPRD, Isanuddin menilai argumentasi tersebut sangat dangkal. 

Menurutnya, biaya politik yang tinggi bukan merupakan kesalahan masyarakat, melainkan konsekuensi sistemik yang harus diperbaiki tanpa mengorbankan hak konstitusional.

"Jika regulasi ini tetap dipaksakan, kami siap menempuh jalur hukum melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)," cetusnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Erma Susanti, menegaskan bahwa partainya tetap konsisten pada garis perjuangan pro-demokrasi. 

Ia menyatakan bahwa PDIP secara nasional telah memutuskan untuk menolak keras mekanisme pemilihan oleh DPRD.

"Pemilihan langsung adalah buah dari reformasi yang diperjuangkan dengan nyawa dan darah. Jika dikembalikan ke DPRD, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada rakyat, melainkan kepada segelintir elite partai di parlemen," tegas Erma.

Erma juga menepis anggapan bahwa mahar politik menjadi pemicu tingginya biaya Pilkada langsung. Ia mengklaim bahwa di internal PDIP, rekomendasi calon kepala daerah diberikan tanpa pungutan biaya.

"Di PDI Perjuangan tidak ada mahar politik. Persoalan money politics atau mahar politik itu masalah sistem pengawasan dan penegakan hukum, bukan alasan untuk merampas hak pilih rakyat," imbuhnya.

Pertemuan di kantor DPC PDIP ini merupakan langkah awal dari rangkaian audiensi yang direncanakan mahasiswa Tulungagung. 

Di sisi lain, Erma Susanti memastikan bahwa seluruh kader PDIP di tingkat daerah akan terus melakukan edukasi politik kepada masyarakat mengenai risiko besar yang mengintai jika hak pilih langsung dicabut.

"Kami berdiri bersama mayoritas rakyat. Jika 80 persen rakyat menolak Pilkada via DPRD, maka PDIP akan menjadi garda terdepan untuk menjaga amanat tersebut," tutup Erma. (*) 

Editor: Syaiful Aries