TKD Dipangkas dan DBHCHT Merosot, APBD Bondowoso Tahun 2026 Turun Jadi Rp1,8 Triliun
Dari total APBD Bondowoso sekitar Rp1,8 triliun, Pemkab melakukan efisiensi beberapa miliar rupiah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal serta menyesuaikan kebutuhan daerah terhadap perubahan alokasi pendapatan.
BONDOWOSO, SJP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, meskipun tengah melakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran daerah tahun 2026.
Seperti diketahui, saat ini dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Bondowoso tahun 2026 mendatang diefisiensi sebesar Rp60 miliar.
Sedangkan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026 juga dikurangi menjadi Rp34 miliar. Angka tersebut menurun 50 persen dibandingkan tahun 2025, di mana alokasinya mencapai Rp68 miliar.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, tetap memprioritaskan pembangunan infstruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat dikonfirmasi di Kantor Pemkab Bondowoso, Selasa (22/10/2025).
“Ada program-program prioritas dengan skala yang jelas, dan yang terpenting tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Semangatnya tetap di situ,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo ini menjelaskan, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mengurangi belanja rutin, seperti biaya air, telepon, listrik, perjalanan dinas, dan alat tulis kantor (ATK).
“Kita tetap fokus pada infrastruktur, walaupun ada pengurangan. Tapi dari nilai total, sektor utama tetap infrastruktur,” tegasnya.
Dari total APBD Bondowoso sekitar Rp1,8 triliun, dilakukan efisiensi beberapa miliar rupiah sebagai langkah menyesuaikan kebutuhan prioritas dan menjaga keseimbangan fiskal daerah.
“Semangatnya adalah efisiensi tanpa mengurangi esensi pelayanan publik dan komitmen pembangunan,” tutupnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
