Tiga Penyakit Utama Mengancam Jawa Timur, Dinkes Minta Posyandu Jadi Garda Depan

SURABAYA, SJP – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat tiga penyakit utama yang kini menjadi ancaman serius, yaitu metabolic syndrome, penyakit keganasan (kanker), dan infeksi. Tren kasus ketiganya terus meningkat di berbagai rumah sakit, sehingga Pemprov Jatim menyiapkan langkah deteksi dini melalui program cek kesehatan gratis.

Laporan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dr. Erwin Astha Triyono, mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dalam Rapat Koordinasi Daerah Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2025 di Hotel Aria Centra, Surabaya, Selasa (4/11/2025).

Erwin menjelaskan bahwa tiga penyakit tersebut menjadi perhatian utama pemerintah karena peningkatannya merata di semua wilayah. Ia meminta seluruh TP Posyandu kabupaten/kota mendukung program nasional Quick Win Presiden Prabowo Subianto, berupa cek kesehatan gratis di puskesmas agar masyarakat lebih mudah mengetahui kondisi kesehatannya.

"Tiga penyakit terbanyak itu ada metabolic syndrome, ada keganasan, ada infeksi. Hampir di semua rumah sakit trennya meningkat. Karena itu, kami titip Bapak-Ibu di kabupaten/kota untuk mendukung program cek kesehatan gratis agar kondisi masyarakat bisa terpantau sejak dini," ujar Erwin, Selasa (4/11/2025).

Penemuan Kasus TBC Bukan Aib

Selain tiga penyakit utama, Erwin juga menyoroti TBC sebagai salah satu fokus utama kebijakan nasional di bidang kesehatan. Ia mengingatkan bahwa meningkatnya penemuan kasus justru menunjukkan keberhasilan deteksi dini, bukan kegagalan.

"Ketemu lebih baik daripada tidak ketemu. Kalau ada kabupaten/kota yang temuan kasus TBC-nya meningkat, itu justru artinya kinerjanya baik. Karena kalau tidak ketemu, penularannya jauh lebih cepat," jelasnya.

Erwin meminta agar stigma terhadap pasien TBC dihapuskan dan seluruh kader Posyandu berperan aktif dalam pemantauan kasus di lapangan.

Pendekatan Terpadu Tangani Stunting

Dalam laporannya, Erwin juga menyoroti penanganan stunting, dengan mencontohkan keberhasilan Kota Surabaya dalam sistem notifikasi dan tindak lanjut kasus. Menurutnya, setiap temuan stunting harus segera diklasifikasi berdasarkan penyebab:

1. Pola asuh tidak tepat,
2. Akses pangan terbatas, atau
3. Penyakit penyerta seperti TBC.

"Begitu ada stunting, langsung kita bagi tiga. Kalau karena pola asuh, kita damping. Kalau karena akses makanan, kita bantu lewat dinas sosial. Kalau karena penyakit seperti TBC, kita obati penyakit dasarnya," paparnya.

Ia menambahkan, studi di Madiun membuktikan bahwa beberapa bayi stunting mengalami perbaikan setelah pengobatan TBC, menandakan pentingnya deteksi penyakit sebagai langkah pencegahan.

Angka Kematian Ibu Terus Turun

Erwin menyebut angka kematian ibu (AKI) di Jawa Timur terus menurun dari tahun ke tahun, namun tetap menegaskan agar tidak ada lagi kematian yang bisa dicegah. Untuk itu, ia menjelaskan pendekatan tiga delay dalam mendampingi ibu hamil:

• Delay 1 – ibu hamil tidak terdeteksi atau enggan memeriksakan diri (sering karena pernikahan dini).
• Delay 2 – hambatan ekonomi atau akses layanan kesehatan.
• Delay 3 – keterlambatan penanganan saat kondisi darurat.

"Begitu ketemu ibu hamil, langsung dibagi tiga. Kalau ada hambatan finansial atau malu karena usia muda, harus segera kita dampingi supaya tidak terlambat saat persalinan," katanya.

Imunisasi dan Edukasi Masyarakat

Erwin juga menyinggung tantangan imunisasi di beberapa daerah Madura, di mana hoaks dan isu halal-haram masih menjadi hambatan. Ia menegaskan bahwa jika imunisasi tidak maksimal, akan muncul kembali penyakit infeksi lama seperti campak dan difteri.

"Kalau imunisasi tidak maksimal, kita siap memanen semua problem infeksi," tegasnya.

Karena itu, ia meminta TP Pembina dan kader Posyandu aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat agar cakupan imunisasi meningkat.

Posyandu sebagai Jembatan Pemerintah dan Masyarakat

Hingga saat ini, Jawa Timur memiliki 46.415 Posyandu dengan 269.478 kader aktif. Erwin menilai peran Posyandu sangat strategis sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam edukasi, pelayanan dasar, dan pengawasan kesehatan.

"Pemberdayaan masyarakat lewat Posyandu adalah jembatan terbaik dari pemerintah ke masyarakat. Harapannya, tahun 2045 kita bisa memanen generasi emas Jawa Timur," ujarnya optimistis.

Ketua TP Posyandu Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk menangani seluruh permasalahan kesehatan itu, terlebih setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 yang memperluas peran Posyandu.

Arumi juga menjelaskan bahwa Pemprov Jatim sudah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di 19 kabupaten/kota yang masih di atas rata-rata provinsi. Intervensi lapangan akan dilakukan mulai 10 November hingga 5 Desember 2025, dengan dukungan TP Posyandu di masing-masing daerah.

"Seluruh langkah tersebut tidak akan berhasil tanpa kolaborasi yang kuat dan sinergi nyata antara TP Posyandu provinsi dan kabupaten/kota," kata Arumi.

Ia berharap Rakorda ini melahirkan kesepahaman dan rencana aksi konkret untuk memperkuat Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat, sekaligus memastikan seluruh program kesehatan berjalan secara berkelanjutan di Jawa Timur. (*)

Editor: Rizqi Ardian