Terbantu UHC, Warga Mojokerto Dapat Layanan Kesehatan Gratis

MOJOKERTO, SJP - Bupati Mojokerto Muhammad Albarra berencana menggelar acara launching program Universal Health Coverage (UHC) atau layanan kesehatan gratis untuk masyarakat pada Rabu (9/4/2025) besok. 

"Besok kita launching UHC. Kita insyaallah sudah 100 persen di Kabupaten Mojokerto," ucapnya saat diwawancarai usai kegiatan halalbihalal bersama ribuan aparatur sipil negara (ASN) di Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Selasa (8/4/2025).

Bupati yang karib dipanggil Gus Barra itu menjelaskan, dengan program UHC seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto bisa mendapat akses layanan kesehatan secara gratis. 

Jika belum terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, warga cukup menyodorkan kartu tanda penduduk (KTP) ke petugas fasilitas kesehatan (faskes) tempat mereka berobat.

"Jadi itu sudah terdaftar secara otomatis," jelasnya. 

Gus Barra menyebut, banyak keuntungan dari UHC 100 persen. Salah satunya yaitu seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto bisa berobat secara gratis di seluruh faskes di Indonesia.

Selain itu, program tersebut tanpa ketentuan khusus. Program ini berlaku untuk seluruh warga Kabupaten Mojokerto baik yang sakit maupun yang kecelakaan.

"Dalam kondisi perjalanan dan sebagainya, atau sakit, mereka bisa berobat di mana mereka berada," ujarnya. 

Putra KH. Asep Saifudin Chalim itu mengatakan, program UHC sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto. 

Diakuinya, program UHC menelan anggaran yang relatif besar. Namun menurutnya, hal itu bukan masalah. Sebab, APBD Kabupaten Mojokerto dianggap masih mampu mendanai program tersebut.

"Itu terkaver oleh APBD kita. Besar anggarannya untuk itu. Tapi ini untuk kebutuhan masyarakat," tandasnya.

Keuntungan lain dari UHC 100 persen, kata Gus Barra, BPJS Kesehatan akan memberi anggaran untuk seluruh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp180 juta per bulan.

Bantuan itu disebut untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat. Pihaknya tidak ingin ada keluhan dari warga soal pelayanan puskesmas yang kurang baik dan tidak memihak masyarakat kecil. 

"Kita launching dulu. Menurut direktur BPJS, keuntungan dari UHC 100 persen puskesmas bisa mendapatkan bantuan dari BPJS, per puskesmas sekitar Rp180 juta per bulan," katanya. 

"Entah ada pasien atau tidak, dia akan mendapatkan bantuan itu. Artinya puskesmas harus bisa memberikan layanan prima kepada masyarakat. Ketika tidak sesuai dengan layanan masyarakat, masih ada adulan atau komplain, saya akan langsung bertindak," tegas Gus Barra. (*)

Editor: Ali Wafa