Sudah Menunggu 100 Hari, Presiden Prabowo Persilakan Penegak Hukum Usut Para Koruptor

SURABAYA, SJP - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan tegas terkait pemberantasan korupsi dalam sambutannya di Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025). 

Dirinya menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, dan mempersilakan aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan.

Ultimatum bagi Koruptor

Dalam pidatonya, Prabowo awalnya kembali mengulang perkataan yang sempat ia ucapkan di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir tahun lalu. Dalam kunjungan luar negeri tersebut, Presiden Prabowo sempat meminta Koruptor untuk segera bertobat dan mengembalikan uang yang telah mereka curi dari rakyat.

Kini, dalam sambutannya, ia kembali mengatakan hal yang serupa. "Koruptor, tolong kembalikanlah. Kalau malu-malu, nanti kita carikan cara biar nggak malu, tapi mbok ya tolong kembalikan," ucapnya, dengan nada setengah menyindir.

Namun, ia juga mengisyaratkan ketidaksabarannya karena sudah lebih dari 100 hari sejak dirinya dilantik sebagai presiden, belum ada tanda-tanda koruptor yang "mengaku" dan mengembalikan uang korupsi mereka.

"Tapi saya tunggu 100 hari, 101 hari, 102 hari... ini sudah 100 berapa hari ya?" katanya sambil mengangkat tangan, mengundang tawa hadirin.

Setelah jeda sejenak, ia mengubah nada suaranya menjadi lebih serius dan langsung memberikan perintah tegas kepada aparat penegak hukum.

"Apa boleh buat, ya terpaksa lah... Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK… silakan!" ujarnya lantang, disambut riuh tepuk tangan.

Rakyat Sudah Tak Bisa Dibohongi

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sangat bergantung pada keseriusan dalam memberantas korupsi.

"Saya tahu bahwa rakyat kita sudah tidak mau lagi kekayaannya diambil terus. Bener-bener saya merasa mendapatkan perkuatan setiap saya turun ke masyarakat. Saya lihat rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi," ucap Presiden Prabowo.

Ia pun menegaskan bahwa pengeluaran negara harus dikontrol dengan ketat agar tidak ada celah bagi praktik korupsi.

"Saya ingin, pengeluaran yang tidak perlu, mubazir, alasan untuk nyolong, dihentikan dan dibersihkan segera," ucapnya dengan nada penuh penekanan.

Birokrat Pembangkang dan Raja Kecil

Dalam pidatonya tersebut, Presiden Prabowo juga menyinggung adanya perlawanan dari dalam birokrasi terhadap kebijakan penghematan dan efisiensi yang ia jalankan.

"Dalam birokrasi ada yang melawan saya. Merasa sudah kebal hukum, seakan menjadi raja kecil. Ada," ungkapnya.

Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun pejabat yang kebal hukum di bawah kepemimpinannya.

"Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan anak. Tidak ada yang kebal hukum di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran!" tukasnya dengan tegas. (*)

Editor : Rizqi Ardian