Ini Jawaban Bupati Bondowoso atas PU Fraksi DPRD Soal Raperda APBD 2026

BONDOWOSO, SJP - Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bondowoso terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026

Penyampaian jawaban Bupati berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Rabu (12/11/2025), di Gedung DPRD Bondowoso.

Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas pandangan, kritik, serta saran yang disampaikan dalam rapat sebelumnya.

“Pandangan umum fraksi menjadi bahan penting dan masukan berharga bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penyempurnaan pembahasan Raperda APBD 2026 dan Raperda tentang Perumda Ijen Tirta,” ujar Bupati Abdul Hamid Wahid.

Komitmen Kelola APBD 2026 di Tengah Efisiensi

Bupati yang karib disapa Ra Hamid ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mengalokasikan anggaran tahun 2026 secara efektif, dengan prioritas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam tanggapannya terhadap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bupati menjelaskan bahwa proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 mencapai Rp327,27 miliar, terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

“Proyeksi PAD tahun 2026 dihitung secara rasional berdasarkan potensi yang ada, serta memperhatikan tren realisasi tahun berjalan,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab juga berkomitmen memperkuat pengawasan pengelolaan dana desa, meningkatkan koordinasi lintas sektor, dan memperbaiki data kependudukan demi optimalisasi program Universal Health Coverage (UHC).

Ra Hamid juga memberikan jawaban terhadap Fraksi PPP dan Golkar. Dirinya memaparkan, langkah inovatif yang tengah dilakukan, antara lain digitalisasi transaksi keuangan daerah serta pemasangan flow meter bagi pengguna air bawah tanah untuk meningkatkan transparansi pajak dan retribusi.

Ia juga menegaskan bahwa belanja modal diarahkan pada program prioritas, terutama perbaikan dan penanganan infrastruktur jalan melalui program “RANTAS (Ruas Jalan Tuntas)”. 

Bupati juga menyinggung tema pembangunan tahun 2026. Yakni, "Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Inovasi dan Kemandirian Menuju Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan".

Dorong Peningkatan PAD 

Menjawab Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menegaskan langkah strategis dalam optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), validasi data guru ngaji, serta komitmen penurunan angka kemiskinan ekstrem melalui optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS).

Ia juga menyampaikan bahwa penetapan Ijen sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG) telah memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisata dan usaha baru berbasis masyarakat.

“Penetapan Ijen sebagai UGG bukan hanya pengakuan, tetapi juga pendorong ekonomi lokal. Banyak masyarakat yang kini ikut mengembangkan paket wisata dan kuliner,” ungkap Bupati.

Kemudian, Ra Hamid juga menjawab dan memberikan tanggapan atas penanganan bencana dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Bondowoso.

Menjawab Fraksi Gerindra, Bupati Abdul Hamid Wahid memaparkan bahwa sejumlah lokasi terdampak bencana telah tertangani melalui program reguler perangkat daerah dan dukungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur serta BNPB.

"Sebanyak 17 titik lokasi dengan total anggaran Rp17,8 miliar masih dalam proses validasi BNPB," jelasnya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD di Graha Paripurna.

Pemkab, lanjutnya, juga tengah memperkuat legalisasi aset daerah untuk memastikan kepastian hukum atas seluruh kepemilikan aset.