Strategi Disporabudpar Nganjuk Dongkrak PAD di Tengah Efisiensi dan Persaingan Wisata Swasta

NGANJUK,SJP – Sektor pariwisata di Kabupaten Nganjuk kini tengah menghadapi tantangan ganda, yakni, kebijakan efisiensi anggaran daerah serta ketatnya persaingan dengan destinasi wisata yang dikelola oleh pihak swasta maupun desa.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Nganjuk menyiapkan sejumlah strategi khusus untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

​Kepala Disporabudpar Nganjuk, Gunawan Widagdo, mengakui bahwa saat ini objek wisata milik pemerintah daerah harus bergerak lebih lincah di tengah keterbatasan.

​"Kita memang berjalan dalam kondisi efisiensi sesuai kebijakan pimpinan. Di sisi lain, kita juga bersaing dengan wisata swasta dan desa yang lajunya sangat kuat," ujar Gunawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/4/2026).

Gunawan Widagdo mengungkapkan, ​salah satu kendala utama yang dihadapi wisata daerah adalah keterikatan pada Peraturan Daerah (Perda) mengenai retribusi tiket masuk. 

Gunawan mencontohkan objek wisata Jolotundo yang tidak menerapkan tiket masuk, sehingga mampu menarik trafik pengunjung yang sangat tinggi dibandingkan wisata daerah, seperti Roro Kuning yang wajib menarik retribusi.

​Alih-alih menganggap swasta sebagai lawan, Disporabudpar memilih jalan kolaborasi. Gunawan mengungkapkan pihaknya telah mengundang para pelaku wisata, termasuk pengelola Jolotundo, untuk berinvestasi di objek wisata milik pemerintah.

​"Kami tawarkan kolaborasi, bukan take over. Salah satu yang sedang dijajaki adalah pembangunan resto seperti 'Sedudo Waterfall Breeze' di kawasan Sedudo. Harapannya, daya tarik kuliner dari pihak swasta ini bisa meningkatkan trafik pengunjung yang otomatis juga menyumbang PAD lewat tiket masuk," jelasnya.

​Selain kolaborasi, Disporabudpar juga merespons keluhan masyarakat mengenai harga tiket yang dianggap terlalu mahal. Dalam tinjauan terbaru Perda Pajak dan Retribusi, diputuskan adanya penurunan harga tiket masuk dari Rp15.000 menjadi Rp10.000.

​"Meski secara hitungan awal ada penurunan pendapatan per tiket, namun target kita adalah volume. Jika harga lebih terjangkau, jumlah wisatawan yang datang akan lebih banyak. Itulah tolok ukur keberhasilan pariwisata kita," tambah Gunawan.

​Menurut Gunawan, saat ini Disporabudpar mengelola lima destinasi utama. Di antaranya, ​Air Terjun Sedudo, ​Roro Kuning, ​Wisata Sri Tanjung dan ​Goa Margoretno.

​Selain itu, pemerintah juga tengah merintis pengembangan potensi di Putri Ayu dan inisiasi wisata di kawasan Semantok. Meski terkendala anggaran pemeliharaan yang tidak semaksimal kondisi normal, Gunawan menegaskan pihaknya tetap berupaya menjaga agar objek wisata daerah tetap layak kunjung dan tidak "kolaps".

​"Kami berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada objek wisata yang sepi peminat. Inovasi dan kolaborasi adalah kunci agar pariwisata Nganjuk tetap eksis di tengah masa efisiensi ini," tandasnya.

Disinggung pemasukan PAD melalui sektor pariwisata, Gunawan Widagdo, memberikan apresiasi dan pernyataan resmi terkait tren positif PAD dari sektor pariwisata yang berhasil menembus angka di atas Rp1 miliar. Meskipun 5 tahun kedepan sangat berat

​"Perlu kami sampaikan bahwa angka ini tidak diraih dengan mudah. Jika melihat ke belakang, selama lima tahun terakhir ini, grafik pertumbuhan kita memang dirasakan sangat berat untuk naik, hingga keterbatasan anggaran pemeliharaan menjadi faktor utama yang menghambat laju pendapatan kita selama ini," ucapnya.

Selain mengandalkan destinasi alam, Disporabudpar kini mulai melirik potensi wisata sejarah dan purbakala sebagai sumber PAD baru. 

Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan artefak purba di Desa Tritik serta jejak sejarah tokoh buruh nasional, Marsinah.

​Gunawan mengungkap, saat ini koleksi fosil purba atau yang dikenal masyarakat sebagai "Museum Gajah" di Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, masih dikelola secara swadaya oleh pemerintah desa setempat. 

Pendapatan yang dihasilkan pun saat ini sepenuhnya masih masuk ke kas desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal.

​"Saat ini memang masih dikelola oleh pihak desa sebagai sumber pemasukan mereka. Namun, ke depannya kami memproyeksikan situs purbakala di Tritik dan juga situs Marsinah untuk masuk dalam pengelolaan daerah guna menyumbang PAD Nganjuk," ujar Gunawan.

Meskipun sudah masuk dalam rencana jangka panjang, Gunawan menegaskan bahwa proses transisi pengelolaan dari desa ke daerah akan dilakukan secara cermat dengan tetap memperhatikan hak-hak desa.

​"Langkah ini bertujuan agar koordinasi pengembangan fasilitas, promosi, hingga perlindungan benda cagar budaya tersebut bisa lebih terintegrasi. Dengan manajemen yang lebih kuat, kita optimis sektor ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah di masa depan," pungkasnya. (*) 

Editor : Rizqi Ardian