Sidak Nataru Pemkot Mojokerto Ungkap Peredaran Makanan Impor Ilegal

KOTA MOJOKERTO, SJP — Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto memperketat pengawasan keamanan pangan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Inspeksi mendadak (sidak) yang digelar pada Rabu, (3/12/2025), menemukan adanya produk pangan ilegal dan kemasan rusak yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.

Sidak yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, melibatkan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) dan menyasar sejumlah pusat perbelanjaan. 

Wali kota yang karib disapa Ning Ita ini mengungkapkan temuan signifikan saat pemeriksaan di salah satu swalayan.

"Di Superindo, kami temukan ikan beku (frozen) impor yang tidak memiliki izin edar," ujar dia.

Menyikapi temuan ini, ia menekankan pentingnya kewaspadaan konsumen, terutama terhadap produk pangan yang berasal dari luar negeri. 

"Makanan-makanan yang diimpor harus kita waspadai bersama. Masyarakat harus teliti betul ketika hendak membeli," imbuhnya.

TKPPOM juga melakukan uji laboratorium sederhana di tempat terhadap sejumlah sampel makanan dan minuman, meliputi produk dalam kemasan, daging olahan, dan ikan segar. 

Uji lab ini bertujuan memastikan produk tidak mengandung bahan berbahaya seperti pengawet, pewarna, atau perisa yang melebihi batas aman yang ditetapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Selain temuan izin edar, BBPOM Surabaya yang diwakili oleh Winarsih, turut menemukan produk pangan dengan kemasan penyok atau rusak.

"Sudah kami sampaikan kepada pelaku usaha untuk segera diturunkan dari etalase. Kemasan penyok itu berpotensi terjadi kontaminasi atau kebocoran," terang Winarsih.

Kendati demikian, Winarsih memastikan bahwa secara legalitas, produk pangan olahan yang telah diperiksa di lokasi tersebut mayoritas telah mengantongi izin edar BPOM yang sah. "Mayoritas telah mengantongi," tutupnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries