Datang ke Bondowoso, Satgas KPK Sebut PBJ dan Manajemen ASN Sering Jadi Modus Korupsi

BONDOWOSO, SJP - Kasatgas 3.3 Korsup KPK, Sri Kuncoro Hadi sebut, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) jadi titik rawan digunakan sebagai modus dalam korupsi di pemerintah daerah (Pemda). 

"Yang terpotret oleh kami itu biasanya, terkait hal mutasi atau jual beli jabatan. Selain itu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). itu secara umum dan secara nasional. Kalau untuk  disini (Kabupaten Bondowoso, red), saya masih belum tahu ya," paparnya usai menjadi pemateri penguatan pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) di DPRD Kabupaten Bondowoso, Kamis (5/12/2024). 

Bahkan, dirinya memberikan atensi kepada para kepala desa (kades) di Kabupaten Bondowoso terkait penggunaan Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dengan cermat serta tidak melakukan tipikor. 
 
"Tidak kalah penting, harus ada peningkatan kapasitas perangkat desa. Jangan sampai keliru karena ketidaktahuan. Diharapkan Pemkab selalu mengupgrade kapasitas para kades, terutama yang masih baru menjabat supaya tidak curang dalam hal administrasi," tegas Kasatgas KPK itu. 

Sementara, Pj Bupati Bondowoso, M Hadi Wawan Guntoro, berharap agar Bondowoso bisa lebih maju tanpa adanya korupsi, baik di tingkat pemerintah daerah hingga pemerintah desa. 

"Semua sudah ada regulasinya, nantinya kita akan membuat raport kinerja disetiap OPD sehingga diketahui kendala yang dihadapi, juga akan diketahui apakah mereka taat terhadap regulasi yang ada. Hal ini dilakukan agar kinerja semua birokrasi terpantau supaya tak terjadi tipikor," pungkas pria yang murah senyum ini.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengundang KPK dalam rangka peringatan pekan Hari Anti Korupsi (Hakordia) tahun 2024. 

Hal tersebut dilakukan Pemkab Bondowoso dalam rangka penguatan terkait materi pencegahan tindak pidana korupsi di kabupaten yang pernah mendeklarasikan diri sebagai republik kopi ini. (*)

Editor : Rizqi Ardian