Respons Polisi soal Demo Sopir Truk: Kebijakan Zero ODOL Masih Tahap Sosialisasi

SURABAYA, SJP—Penerapan kebijakan zero over dimension over load (ODOL) yang menjadi pemicu demo sopir truk di berbagai daerah, termasuk di Surabaya, mendapat tanggapan dari pihak kepolisian. 

Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi, menegaskan bahwa kebijakan ODOL bukan hanya isu regional, tetapi merupakan masalah nasional yang menyangkut keselamatan dan kemanusiaan.

Menurutnya, kebijakan tersebut diinisiasi oleh pemerintah pusat dan mendapat dukungan penuh dari Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Agus Dari Murti Yudhoyono. 

Dia menyebut, seluruh stakeholder terkait, termasuk kepolisian, Dinas Perhubungan, Kementerian PUPR, Jasa Marga, hingga Jasa Raharja, memikul tanggung jawab bersama dalam menegakkan aturan ODOL.

"Overdimensi dan overload ini adalah isu nasional. Bukan hanya tanggung jawab polisi, tapi semua stakeholder terkait harus menyongsong dan memikul tanggung jawab ini," ujar Kombes Pol Iwan saat ditemui usai acara Gebyar Polisi Cilik di Trans Icon, Kamis (19/6/2025).

Bukan Sekadar Penertiban, Tapi soal Keselamatan

Kombes Pol Iwan menegaskan, fokus utama dari kebijakan ODOL adalah mencegah kecelakaan fatal akibat truk yang melebihi kapasitas dimensi dan muatan. Dia menyebut, banyak kecelakaan besar di berbagai daerah disebabkan oleh kendaraan ODOL yang tak terkendali.

"Jika terjadi kecelakaan dengan fatalitas tinggi, korban banyak, tentunya ini juga sangat merugikan semuanya. Ini bukan sekadar masalah penertiban, ini adalah masalah kemanusiaan," tegasnya.

Pihaknya mengimbau agar pengusaha transportasi dan sopir dapat memahami bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan transportasi yang aman dan produktif, bukan untuk menyudutkan satu pihak.

Penegakan Masih Tahap Sosialisasi

Menanggapi demo sopir truk, termasuk aksi blokade jalan dan ancaman mogok massal, Kombes Pol Iwan menjelaskan, tidak ada penindakan hukum selama bulan Juni 2025. Karena kebijakan ODOL saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan pendataan.

"Tahapan ini dari 1 sampai 30 Juni merupakan tahapan sosialisasi. Tidak ada penindakan. Kami masih pendataan perusahaan-perusahaan angkutan dan identitas kendaraan yang masuk kategori overdimensi atau overload," ungkapnya.

Pernyataan itu sekaligus merespons keluhan para sopir truk yang merasa langsung ditekan oleh regulasi tanpa proses transisi yang adil. Polisi memastikan bahwa pendekatan awal masih edukatif, bukan represif.

Imbauan untuk Kolaborasi, Bukan Konfrontasi

Iwan menyatakan bahwa respons keberatan dari sopir adalah hal wajar dalam iklim demokrasi. Namun dia meminta agar semua pihak bisa melihat persoalan ini secara utuh, sebagai tanggung jawab bersama untuk menciptakan transportasi nasional yang lebih baik.

"Mari kita sama-sama mewujudkan transportasi yang sehat, selamat, dan produktif. Bukan transportasi yang menimbulkan fatalitas hingga mematikan produktivitas," pungkasnya.

Demo Sopir Tetap Berlangsung

Meski penegakan belum dilakukan, aksi protes sopir truk tetap digelar di berbagai daerah. Di Surabaya, ratusan truk melakukan konvoi dari Sidoarjo hingga Kantor Gubernur Jawa Timur.

Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menuntut evaluasi kebijakan ODOL, revisi UU Lalu Lintas Pasal 277, serta perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi para sopir.

Di sejumlah daerah lain–seperti Pati, Karanganyar, Grobogan, dan Bandung–juga berlangsung aksi serupa. Para sopir menyuarakan keresahan atas kebijakan yang dinilai memberatkan dan hanya menyasar sopir di lapisan paling bawah. (*)

Editor: Ali Wafa