Ratusan Hektare Tebu Terancam Membusuk, HKTI Malang Desak Evaluasi Manajemen Giling

MALANG, SJP — Sektor perkebunan tebu di Kabupaten Malang tengah menghadapi krisis serius. Ratusan hektare tanaman tebu dilaporkan gagal panen tepat waktu akibat anomali cuaca dan buruknya manajemen koordinasi antara petani dengan pihak pabrik gula.

Persoalan ini mencuat di sela agenda pelantikan 1.000 Pengurus Anak Cabang (PAC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) se-Kabupaten Malang di Pendopo Agung, Selasa (14/1/2026). Kondisi ini dinilai mengancam stabilitas ekonomi petani tebu di wilayah tersebut.

Ketua DPC HKTI Kabupaten Malang, H. Makhrus Sholeh, mengungkapkan bahwa kendala utama di lapangan adalah tingginya intensitas hujan yang membuat akses ke lahan perkebunan menjadi lumpuh. 

Medan yang berat menyebabkan alat panen maupun armada pengangkut tidak dapat menjangkau titik tebu yang siap tebang.

Kondisi tersebut kian diperparah dengan status operasional pabrik gula (PG) di wilayah Malang yang rata-rata telah memasuki masa tutup giling sejak Desember 2025.

"Hingga hari ini, diperkirakan ratusan hektare tebu di Kabupaten Malang belum bisa dipanen. Akses lahan sulit karena faktor cuaca, di sisi lain banyak pabrik gula yang sudah berhenti beroperasi," tegas Makhrus.

Keterlambatan ini, menurut Makhrus, adalah kerugian ganda bagi petani. Selain kualitas rendemen tebu yang akan menurun drastis, biaya operasional yang telah dikeluarkan terancam tidak kembali, sehingga memukul pendapatan tahunan para petani.

Menyikapi fenomena tahunan yang kian memburuk ini, HKTI berkomitmen untuk melakukan rekayasa jadwal panen melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah ini bertujuan agar distribusi dan jadwal tebang tebu selaras dengan kapasitas operasional pabrik.

"Ke depan, fenomena ini tidak boleh terulang. HKTI akan mengintervensi melalui kolaborasi antara asosiasi petani dengan pabrik gula agar manajemen jadwal panen lebih tertata. Tujuannya jelas, agar petani tidak terus-menerus menjadi pihak yang dikorbankan," lanjutnya.

Melalui penguatan struktur 1.000 pengurus PAC hingga tingkat kecamatan, HKTI menargetkan sistem pelaporan kendala pertanian dapat dilakukan secara real-time untuk meningkatkan produktivitas dan sinergi antarwilayah.

Selain menyoroti krisis tebu, Makhrus yang juga menjabat sebagai Ketua APPERSI ini menegaskan komitmen organisasi dalam menjaga kedaulatan lahan. 

Ia mengingatkan bahwa alih fungsi lahan sawah basah menjadi area permukiman kini telah dilarang keras oleh pemerintah pusat.

"Sawah basah tidak boleh lagi dialihfungsikan. Ini adalah harga mati untuk menjaga ketahanan pangan dan memastikan keberlangsungan profesi petani di masa depan," pungkasnya. (*) 

Editor: Syaiful Aries