Puluhan Anak yang Terlibat Aksi Kerusuhan dan Penyerangan Mako Polres Blitar Kota Jalani Diversi Selama Sebulan

BLITAR, SJP - Sebanyak 22 anak yang terlibat aksi kerusuhan dan penyerangan Mako Polres Blitar Kota pada akhir Agustus 2025 lalu atau disebut dengan anak berhadapan dengan hukum (ABH), menjalani hukuman diversi selama satu bulan penuh.

Dimana, hukuman diversi merupakan suatu proses hukum untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di mana penyelesaian perkara dialihkan dari proses peradilan formal ke proses di luar pengadilan.

Tujuannya adalah melindungi kepentingan terbaik anak dengan menghindari stigma dan dampak negatif dari peradilan pidana, serta mendorong penyelesaian konflik secara damai dan bertanggung jawab melalui pendekatan keadilan restoratif. 

"Selama satu bulan, sejak tanggal 28 September 2025 sampai 26 Oktober 2025 mereka dapat pembinaan keagamaan dan sanksi sosial. Pelaksanaan dilakukan setiap hari dan tidak ada hari libur," terang Kasatreskrim Polres Blitar Kota, AKP Rudy Kuswoyo, Senin (6/10/2025).

Dijelaskan AKP Rudy, setiap harinya selama satu bulan penuh, anak-anak ini menjalani kegiatan mondok di lingkungan Polres Blitar Kota. Dimulai, setelah mereka pulang sekolah, wajib membersihkan tempat ibadah dalam hal ini Masjid Al Aulia, salat magrib berjamaah, dilanjutkan pengajian, lalu salat isya berjamaah, dan mendengarkan tausiyah dari tokoh agama.

Pelaksanaan diversi ini sengaja dilakukan dengan pengawasan ketat dari kepolisian. Karena mereka diharapkan bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik kedepannya. Artinya, efek jera terwujud dan anak-anak tidak mengulangi perbuatannya.

"Dari 22 anak, yang dua orang non muslim. Keduanya juga melakukan hal yang sama sesuai dengan agama masing-masing. Kami memang sengaja diversi dilakukan disini, supaya menimbulkan efek jera. Kalau diserahkan kepada orang tua, kami rasa pengawasannya kurang," jelasnya.

Lanjut AKP Rudy, puluhan anak yang menjalani diversi ini wajib absen setiap hari. Karena, sesuai kesepakatan antara orang tua dan kepolisian, jika ada anak yang melewatkan atau absen dari kegiatan dan bahkan melakukan penggaaran maka diversi dinyatakan gagal. (*)

Editor: Rizqi Ardian