Pro Kontra Gagal Naiknya Dana Banpol di Banyuwangi
Dana banpol yang gagal naik menuai berbagai persepsi dari politikus di Banyuwangi. Ada yang naik pitam, ada pula yang menyatakan dana tersebut tidak mempengaruhi proses pemilu.
Kabupaten Banyuwangi, SJP - Dana bantuan untuk partai politik (Banpol) di Banyuwangi untuk Pemilu 2024 dipastikan gagal naik. Hal tersebut membuat sejumlah pengurus parpol naik pitam.
Salah satunya Ketua DPD Golkar Banyuwangi, Ruliyono. Ia menyebut pada APBD, dana banpol disepakati naik dari Rp 3 ribu per suara menjadi Rp 6 ribu per suara.
Pun juga, seharusnya dana banpol sudah bisa dicairkan tahun ini. Namun sayanganya, gagal terealisasi.
Info yang diterima Ruli, dana banpol gagal naik karena kesalahan mekanisme yang ada di Bakesbangpol Banyuwangi saat pengajuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Ndak bisa cair, karena katanya salah mekanisme. Jadi pengajuan kenaikan dana banpol yang Rp 6 ribu itu gagal, sehingga yang bakal cair tetap yang Rp 3 ribu itu," kata Ruliyono, Senin (2/10/2023).
Padahal, lanjut Ruli, dana banpol di Bondowoso dan Situbondo naik. Saat ini Rp 5 ribu per suara sah.
Dana banpol yang urung naik itu, membuat sejumlah program yang telah disusun matang oleh parpol di Banyuwangi terancam gagal total.
"Kita sudah menyusun program, seperti kaderisasi dan pelatihan-pelatihan itu ya gagal total akhirnya. Jadi perencanaan itu akhirnya nggak sesuai yang kita rencanakan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPD PKS Banyuwangi, Faisol Aziz memberikan pandangan yang berbeda.
Ia tidak mempermasalahkan meskipun dana banpol di Banyuwangi urung dinaikkan.
"Bagi kami tidak menjadi persoalan," kata Faisol.
Ia memilih menerima dan mengikuti prosedur yang ada. Bagi dia naik dan tidaknya dana banpol tidak menjadi kendala bagi partainya untuk memaksimalkan proses pemilu.
"Kalau kami tidak mempermasalahkan ya karena ini terkait prosedur dan harus taat azaz juga. Jadi tidak masalah," jelasnya. (*)
Editor : Queen Ve
What's Your Reaction?
