Polemik Wisata Baru Kecamatan Bumiaji, DPRD Dorong Pembuatan RIPARDA
Kehadiran RIPARDA dinilai menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan wisata di Kota Batu tetap terkendali, terarah, dan tidak mengorbankan keseimbangan lingkungan maupun kepentingan masyarakat
KOTA BATU, SJP – Polemik berdirinya destinasi wisata baru di Kota Batu terus memantik perhatian legislatif. Kali ini, sorotan datang dari Komisi B DPRD Kota Batu yang menilai pembangunan sektor pariwisata mulai berjalan tanpa arah yang jelas dan berpotensi tidak terkendali.
Anggota Komisi B DPRD Kota Batu Sujono Djonet pada Kamis (2/4/2026) menegaskan pentingnya kehadiran dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) sebagai panduan utama pembangunan wisata. Menurutnya, hingga saat ini Kota Batu belum memiliki arah pengembangan pariwisata yang terstruktur, sehingga memicu munculnya investasi yang bersifat sporadis.
“Kota Batu ini butuh RIPARDA. Tanpa itu, pembangunan wisata akan terus berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Ini berbahaya dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ia mendorong agar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) segera menyusun dokumen tersebut. Dengan adanya RIPARDA, setiap investasi yang masuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter Kota Batu, bukan justru sebaliknya.
Djonet menekankan, selama ini kecenderungan yang terjadi adalah pemerintah daerah mengikuti keinginan investor. Padahal, menurutnya, posisi tersebut harus dibalik yakni investor yang datang harus mengikuti konsep dan kebutuhan pembangunan Kota Batu.
“Jangan sampai Kota Batu yang mengikuti kemauan investor. Harusnya investor yang menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Kalau tidak, arah pembangunan kita akan bias,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan konsep wisata. Menurutnya, perkembangan wisata modern yang kian masif perlu diimbangi dengan penguatan sektor agrowisata sebagai identitas utama Kota Batu.
“Kalau sudah banyak wisata modern dibangun, maka harus diimbangi dengan pengembangan wisata berbasis pertanian atau agrowisata. Ini penting agar karakter Kota Batu tidak hilang,” imbuhnya.
Lebih jauh, Djonet mengingatkan bahwa pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah kunjungan atau investasi semata. Aspek keberlanjutan lingkungan, kenyamanan masyarakat, hingga keseimbangan tata ruang harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, tanpa perencanaan induk yang jelas, potensi konflik seperti kemacetan, tekanan terhadap lingkungan, hingga ketimpangan pemanfaatan lahan akan terus berulang. (*)
Editor: Syaiful Aries
What's Your Reaction?
