Polemik Pilkada Tak Langsung, PDI Perjuangan Bondowoso Tegak Lurus Jaga Hak Pilih Rakyat

BONDOWOSO, SJP – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kembali mencuat di tingkat nasional terus menuai pro dan kontra di kalangan elit politik tanah air.

Di tengah polemik tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bondowoso menyatakan sikap tegas menolak gagasan tersebut dan menegaskan komitmen mempertahankan Pilkada langsung.

Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso, Sinung Sudrajad, menegaskan, penolakan itu merupakan sikap ideologis partai yang sejalan dan tegak lurus dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.

Menurutnya, Pilkada langsung adalah wujud nyata kedaulatan rakyat yang tidak boleh ditarik kembali oleh kepentingan elit.

“Kalau kami di daerah, sikapnya jelas. Tegak lurus dengan DPP PDI Perjuangan. Pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat,” tegas Sinung, saat dikonfirmasi pada Jumat (9/1/2026).

Sinung menilai, wacana Pilkada melalui DPRD yang diusulkan sejumlah elite partai politik nasional bukan sekadar perubahan teknis, melainkan langkah mundur bagi demokrasi. Ia menegaskan, pemilihan langsung bukan hanya mekanisme administratif, tetapi hak fundamental rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri.

“Kalau hak itu diambil kembali, masyarakat akan merasa dijauhkan dari proses demokrasi. Ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem politik,” ujar Wakil Ketua III DPRD Bondowoso ini.

Ia mengakui, perdebatan Pilkada langsung versus tidak langsung saat ini menjadi isu nasional yang sensitif dan sarat kepentingan. Namun, PDI Perjuangan Bondowoso menilai bahwa menyerahkan kembali pemilihan kepala daerah kepada DPRD, justru membuka ruang transaksi politik dan mempersempit partisipasi publik.

Sikap tersebut, lanjut Sinung, sejalan dengan pernyataan sejumlah elite PDI Perjuangan di tingkat pusat yang secara terbuka menolak Pilkada melalui DPRD.

Bahkan, PDI Perjuangan menilai skema tersebut berpotensi memicu kemarahan publik karena hak memilih rakyat dikhawatirkan ditarik kembali dan dimonopoli elit politik.

“Bagi kami, Pilkada langsung adalah hak konstitusional rakyat. Tidak ada ruang kompromi untuk kebijakan yang melemahkan demokrasi lokal,” tegasnya.

PDI Perjuangan Bondowoso berharap, setiap wacana perubahan sistem Pilkada nantinya tidak hanya dilihat dari kepentingan efisiensi atau elit semata, melainkan benar-benar berpijak pada aspirasi rakyat.

"Di tengah menguatnya tarik-menarik kepentingan politik nasional, PDI Perjuangan Bondowoso menegaskan akan tetap berada di barisan penjaga demokrasi dan kedaulatan suara rakyat," pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian