Perkara Parkir Liar di Alun-Alun Batu, DPRD Tak Mau Wisatawan Jadi Korban
Ketua DPRD Kota Batu Didik Subianto menilai di tengah upaya Pemkot Batu membangun sistem parkir modern dan tertib, praktik manual tanpa karcis justru membuka ruang kebocoran PAD sekaligus merusak rasa aman wisatawan
KOTA BATU, SJP - Protes parkir liar yang terjadi di masa peak season sepekan lalu mendapatkan sorotan dari Ketua DPRD Kota Batu Didik Subiyanto menilai praktik pungutan parkir di luar ketentuan resmi di kawasan Alun-Alun Kota Batu sebagai alarm serius bagi tata kelola sektor perparkiran.
Pria yang akrab disapa sebagai Kaji Bianto pada Kamis (15/1/2026) menegaskan, kejadian tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan di lapangan, khususnya di kawasan strategis yang menjadi wajah pariwisata Kota Batu.
"Intinya eksekutif tidak bisa hanya mengandalkan pemasangan sistem gate parkir tanpa diiringi pengawasan rutin dan penindakan tegas terhadap oknum parkir liar. Jika dibiarkan, praktik semacam ini bukan hanya merugikan wisatawan, tetapi juga terus menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir," urainya.
Terlebih menurutnya, Alun-alun adalah etalase Kota Batu dan masih ada parkir liar dengan tarif tidak jelas ditambah tidak adanya karcis jelas mencoreng citra daerah. Sehingga jangan sampai wisatawan diperas di tempat wisata.
Ia mendorong Dinas Perhubungan Kota Batu untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memetakan titik-titik rawan parkir liar dan memastikan seluruh petugas parkir memiliki identitas resmi serta menerapkan tarif sesuai Perda.
"Itulah transparansi dalam pengelolaan parkir sangat penting karena sektor ini seharusnya menjadi sumber PAD yang tertib dan akuntabel, bukan justru membuka ruang praktik-praktik liar yang merusak kepercayaan publik. Kalau sistem sudah ada tapi praktik di lapangan masih semrawut, berarti yang bermasalah bukan aturannya, tapi pengawasannya. Ini harus dibenahi serius,” pungkasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
