Pemkot Surabaya Perketat Implementasi Parkir Non-Tunai, Jukir Intimidatif Bisa Dilaporkan

SURABAYA, SJP — Di balik lembar karcis kecil yang mudah hilang, persoalan parkir masih jadi momok bagi warga Kota Surabaya. Dari tarif yang kadang meroket tak wajar hingga intimidasi dari oknum juru parkir yang tidak bertanggungjawab, persoalan parkir seakan sudah mengakar di Kota Pahlawan.

Merespons keresahan masyarakat yang kian meningkat, kini Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah tegas dengan memperluas penerapan sistem parkir non-tunai di seluruh wilayah kota.

Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memudahkan transaksi, tetapi juga sebagai upaya serius memberantas pungutan liar (pungli) dan praktik premanisme di sektor perparkiran.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, sistem pembayaran parkir non-tunai sebenarnya sudah berjalan dan kini akan diperkuat secara menyeluruh. Ia mengimbau warga untuk mulai membiasakan diri bertransaksi secara digital saat membayar retribusi parkir.

"Parkir non-tunai sudah jalan. Maka saya mohon warga Surabaya, kalau membayar, itu saya imbau untuk non-tunai," tutur Eri saat dikonfirmasi pada Kamis (8/1/2026).

Menurut Eri, pembayaran non-tunai menjadi kunci transparansi sekaligus cara efektif menghilangkan prasangka negatif yang kerap muncul di lapangan. Dengan sistem digital, tidak ada lagi ruang untuk manipulasi tarif maupun setoran.

Ia juga menyoroti keluhan masyarakat terkait praktik pemaksaan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan. Karena itu, Eri meminta warga tidak ragu melapor jika menemukan juru parkir yang menolak pembayaran non-tunai atau melakukan intimidasi.

"Agar tidak ada lagi yang misalnya bayar tunai tapi dipaksa Rp10.000. Kalau warga membayar non-tunai ternyata ditolak atau diintimidasi, tolong laporkan ke Satgas Anti-Preman," tegasnya.

Pemkot Surabaya, lanjut Eri, telah menyiapkan Satgas Anti-Premanisme untuk merespons laporan warga secara cepat. Oknum jukir yang terbukti melanggar tidak akan diberi toleransi dan akan langsung dicopot.

"Langsung kita ambil jukirnya, kita ganti, kita copot," imbuh orang nomor satu di Surabaya itu.

Meski demikian, Eri menegaskan bahwa pembayaran tunai tetap diperbolehkan secara hukum. Hal itu lantaran penggunaan mata uang rupiah tidak boleh ditolak. Namun, ia menekankan bahwa setiap titik parkir wajib menyediakan pilihan pembayaran non-tunai bagi warga.

"Tapi kalau dia tetap membayar tunai, ya tetap boleh. Karena tidak boleh kita menolak rupiah. Tapi dengan catatan warga Surabaya punya pilihan untuk non-tunai," terang Eri.

Kebijakan parkir non-tunai itu dipastikan berlaku menyeluruh, baik untuk parkir tepi jalan umum (TJU) maupun area parkir yang masuk dalam kategori pajak parkir. Tidak ada pengecualian lokasi dalam penerapannya.

"Semuanya. Karena kita sudah minta kepada seluruh parkir yang ada di pajak parkir, itu non-tunai juga," ucapnya.

Eri mencontohkan penerapan sistem non-tunai di pusat perbelanjaan modern seperti Tunjungan Plaza dan Galaxy Mall yang dinilai berhasil. Selain memudahkan transaksi, sistem ini juga membantu pemerintah mengetahui jumlah kendaraan secara pasti.

Selain transparansi pendapatan daerah, sistem digital juga diyakini mampu meminimalkan konflik di lapangan, khususnya terkait jumlah setoran parkir yang kerap memicu perselisihan.

"Biar tidak ada gegeran (adu mulut) perkara jumlah," sebut Eri 

Memasuki tahun 2026, Pemkot Surabaya menetapkan penguatan sistem parkir non-tunai sebagai salah satu program prioritas. Berdasarkan hasil polling, mayoritas warga Surabaya dinilai sudah nyaman dan terbiasa dengan transaksi digital.

"Ini sesuatu yang baru yang kita perkuat di tahun 2026. Karena mayoritas warga sudah melakukan non-tunai, maka semuanya harus kita fasilitasi. Ada pilihan non-tunai dan ada tunai," pungkas Wali Kota Surabaya. (*) 

Editor: Syaiful Aries