Pemkot Mojokerto Minta Jaga Kondusifitas di Tengah Ancaman Disinformasi dan Perbedaan Pandangan Politik

KOTA MOJOKERTO, SJP – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyuarakan desakan kuat kepada seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat etika dan budaya politik sebagai benteng utama menjaga kondusifitas dan persatuan daerah, khususnya di tengah gelombang dinamika politik. 

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Sarasehan Pemantapan Etika dan Budaya Politik di Pendopo Sabha Kridatama, Rumah Rakyat pada Rabu (12/11/2025) malam.

Acara yang mengusung tema Penguatan Etika dan Budaya Politik dalam Menjaga Kondusivitas dan Persatuan di Daerah ini menghadirkan akademisi komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo, serta melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Dalam arahannya, Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita, menekankan bahwa hak berpolitik harus dibingkai dengan etika dan semangat kebersamaan.

"Kita memang memiliki hak konstitusional untuk berpolitik, namun hak tersebut tidak boleh diinterpretasikan sedemikian rupa hingga justru berpotensi mengancam kondusifitas dan persatuan yang telah terbina. Kehidupan damai berdampingan dalam bingkai kebhinekaan adalah prioritas yang jauh lebih substansial," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa meskipun perbedaan pandangan politik adalah keniscayaan dalam sistem demokrasi, kontestasi politik harus ditempatkan sebagai fase sementara. 

Menurutnya, begitu kontestasi usai, seluruh energi masyarakat wajib kembali difokuskan pada upaya pembangunan Kota Mojokerto.

Secara khusus, wali kota menyoroti ancaman nyata yang ditimbulkan oleh era digital terhadap persatuan. Ia mengidentifikasi penyebaran informasi yang tidak sahih atau disinformasi sebagai salah satu pemicu utama potensi perpecahan.

"Perkembangan teknologi informasi, apabila disalahgunakan untuk menyebarkan narasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, jelas dapat menjadi ancaman serius bagi kohesi sosial," ujarnya.

Meskipun mengapresiasi kondisi Kota Mojokerto yang selama ini dinilai kondusif dan memiliki tingkat toleransi tinggi secara nasional, penegasan ini mengindikasikan bahwa pemkot melihat potensi kerawanan yang memerlukan intervensi aktif melalui penguatan etika politik.

Penegasan ini juga dihubungkan dengan kerangka pembangunan daerah. Ia menyebut bahwa penguatan etika dan budaya politik merupakan implementasi langsung dari Cita Kedua dalam Panca Cita Kota Mojokerto, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Dengan mengedepankan etika dan budaya berpolitik yang baik, kita sesungguhnya tengah berkontribusi aktif mewujudkan cita-cita pembangunan daerah," pungkasnya. (**) 

Editor: Syaiful Aries