Pemkot Batu Genjot Kolaborasi Lintas Sektor Tekan Angka Stunting di Bawah 10 Persen
Pemkot Batu ingin memastikan seluruh kebijakan dan program daerah sejalan dengan target nasional percepatan penurunan stunting. Dengan langkah yang terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan, diharapkan Kota Batu dapat menjadi salah satu daerah dengan angka stunting terendah di Jawa Timur pada 2025.
KOTA BATU, SJP - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu terus memantapkan langkah menekan angka stunting agar bisa turun di bawah 10 persen pada akhir 2025. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Pra-Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 2025 yang digelar di Balai Kota Among Tani.
Wali Kota Batu Nurochman pada Jumat (24/102025) mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wadah penting bagi seluruh perangkat daerah untuk menyatukan langkah strategis dan memperkuat sinergi lintas sektor.
Percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama daerah karena berkaitan langsung dengan masa depan sumber daya manusia (SDM), kerja bersama dan konsistensi antar sektor agar hasil yang dicapai benar-benar berdampak nyata di lapangan
"Ada sekitar 33 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, hingga DPPPAPPKB dan Bappelitbangda Kota Batu. Penurunan stunting tidak bisa dikerjakan parsial. Semua OPD, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat, harus bergerak serentak dengan arah kerja yang sama. Target kita jelas, prevalensi stunting di Kota Batu harus turun di bawah 10 persen,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas tiga materi utama, yaitu Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Semester I Tahun 2025, Tata Kelola OPD dalam Kelembagaan TPPS, serta Evaluasi BPKP PPS Tahun 2025. Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat sistem koordinasi dan memastikan program di lapangan berjalan efektif.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Batu, hingga September 2025 terdapat 1.084 balita stunting dari total 10.736 balita yang diukur, atau setara 10,1 persen prevalensi. Angka ini menunjukkan tren penurunan signifikan dibanding 2022 yang mencapai 13,8 persen. Penurunan tersebut berlanjut hingga 2023 menjadi 12,16 persen, dan pada 2024 kembali turun ke 10,13 persen.
Nurochman menilai, capaian ini merupakan hasil dari konsistensi program dan peningkatan kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat. Namun, ia mengingatkan agar jajaran perangkat daerah tidak berpuas diri karena target di bawah 10 persen belum tercapai.
“Masih ada pekerjaan besar di depan. Pemerintah daerah harus memastikan setiap intervensi, baik spesifik maupun sensitif, benar-benar sampai ke sasaran. Kita tidak boleh lengah karena keberhasilan menekan stunting adalah ukuran sejauh mana daerah ini peduli pada masa depan anak-anaknya,” tandasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
