Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Terus Dimatangkan, Mojosari jadi Pilihan?

MOJOKERTO, SJP - Rencana Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra dalam pemindahan pusat pemerintahan terus dimatangkan. 

Bupati telah bertemu dengan pihak Kementerian Pertanian (Kementan) dari Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) untuk membahas kajian hingga survey lokasi lahan. 

Meski gambaran Mojosari yang disebut-sebut sebagai pilihan. Tetap ada tiga lokasi yang telah dilakukan survey oleh BRMP, yakni lahan yang berlokasi di wilayah Pungging, Dlanggu dan Mojosari. 

Bupati mengungkapkan, perpindahan kantor pemerintahan ini didorong oleh keinginan agar Kabupaten Mojokerto memiliki ibu kota pemerintahan sendiri.

Saat ini, kantor Pemkab Mojokerto masih berada di Kota Mojokerto, tepatnya di Jalan Ahmad Yani No. 16, yang secara administratif bukan bagian dari wilayah Kabupaten Mojokerto.

"Saat ini, pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto berada di Jalan Ahmad Yani nomor 16, masuk wilayah administrasi Kota Mojokerto, sehingga sudah tekad kami punya pusat pemerintahan di kabupaten," kata Bupati Mojokerto yang karib disapa Gus Barra itu, Ahad (3/8/2025). 

Menurutnya, rencana perpindahan kantor Pemkab Mojokerto sudah ada sejak lama, bahkan disinyalir sudah ada rencana sejak masa kepemimpinan Bupati Mahmud Zein yang menjabat pada periode tahun 1990-2000.

"Perencanaan ini sudah lama, dari Bupati Mahmud Zein atau sudah 9 kali periode bupati," ungkapnya. 

BRMP Jawa Timur dalam hal ini segera berkoordinasi lebih lanjut dengan kementerian baik di tingkat provinsi maupun nasional. 

Harapannya, proses pengadaan lahan di Kecamatan Mojosari dapat mulai dilaksanakan pada 2026.

"BRMP Jatim juga tengah mengejar target pembenihan sebanyak 136 ton tahun ini. Namun, kami sudah berdiskusi dengan pimpinan, dan bila disetujui oleh kepala badan, pengadaan tanah untuk kantor baru bisa dimulai pada 2026," ungkap Asrul Koes perwakilan dari BRMP Jawa Timur. (*) 

Editor : Rizqi Ardian