Pakar Hukum UB Sesali Peristiwa TNI Tembak Polisi di Lampung: Kedua Institusi Harus Segera Bersih-Bersih

KOTA BATU, SJP – Seorang pakar hukum Universitas Brawijaya Malang (UB) Wahju Prija Djtmika menyoroti peristiwa penembakan tiga anggota polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Provinsi Lampung pada Senin (17/3/2025).

Wahju sangat menyayangkan peristiwa itu. Sebab, pelaku penembakan merupakan anggota TNI yang diduga justru melindungi aktivitas judi sabung ayam. Karena itu, dia menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap oknum aparat yang terlibat dalam kegiatan kriminal.

Menurut dia, perkelahian antara TNI dan polisi akibat kesalahpahaman atau kecemburuan sering terjadi. Padahal, tindakan pimpinan masing-masing institusi sudah sangat ketat dan beberapa kasus telah diselesaikan secara hukum.

Wahju menilai, oknum anggota TNI yang membekingi sabung ayam jelas melakukan kesalahan. Penggunaan senjata api dalam situasi tersebut sangat disayangkan. Seharusnya, polisi diberi kewenangan penuh untuk menegakkan hukum tanpa intervensi.

“Selain itu, baik oknum TNI maupun polisi yang membekingi pelanggaran hukum masih banyak, dan ini menjadi tugas kedua institusi untuk menindak tegas oknum-oknum tersebut," ucapnya, Rabu (19/3/2025).

Pentingnya transparansi dalam penyidikan kasus ini juga disoroti Wahju. Dia berharap, ada efek jera bagi pelaku agar kejadian serupa tidak terulang. Perlu ditekankan di internalnya institusinya bahwa TNI dan polisi akan menerima hukuman tegas bila membekingi tindak kejahatan.

Whaju juga mendorong agar polisi untuk tidak takut dalam melakukan penegakan hukum. Bahkan meskipun harus berhadapan dengan TNI. Peristiwa ini harus menjadi momentum introspeksi bagi kedua institusi dalam penataan mental anggotanya.

Selain itu, Wahju juga menyoroti adanya kesenjangan kesejahteraan antara anggota polisi dan TNI. Dia mencatat, meskipun memiliki pangkat yang sama, kondisi kehidupan antara polisi dan TNI berbeda. Polisi cenderung lebih sejahtera.

Oleh sebab itu, dia mengusulkan perlunya keseimbangan kesejahteraan untuk menghindari kecemburuan dan kesenjangan yang mendalam antara kedua institusi.

"Peristiwa ini menekankan urgensi bagi institusi TNI dan Polri untuk meningkatkan pengawasan internal dan memastikan anggotanya tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, serta menjaga sinergi dalam menegakkan hukum demi menjaga kepercayaan masyarakat," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa