OJK Dukung Transformasi Aset Negara Lewat BPI Danantara, Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan
OJK mendukung BPI Danantara sebagai instrumen optimalisasi aset negara, memastikan stabilitas keuangan, transparansi, serta kepatuhan regulasi dalam konsolidasi BUMN guna memperkuat investasi nasional.
JAKARTA, SJP - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai instrumen strategis dalam optimalisasi aset negara dan penguatan investasi nasional.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa BPI Danantara merupakan langkah progresif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan BUMN, terutama dalam investasi di sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi industri, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta digitalisasi.
“OJK menyambut baik pembentukan BPI Danantara sebagai bentuk inovasi dalam pengelolaan aset negara yang lebih profesional dan akuntabel. Model ini telah diterapkan di berbagai negara maju melalui Sovereign Wealth Fund (SWF), seperti Temasek Holdings (Singapura) dan Government Pension Fund Global (Norwegia), yang terbukti mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional,” ujar Dian.
Sebagai regulator sektor keuangan, OJK memastikan bahwa integrasi sejumlah BUMN strategis ke dalam BPI Danantara tidak akan mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Pada tahap awal, badan ini akan mengonsolidasikan Bank Mandiri, BRI, dan BNI, yang tetap beroperasi di bawah prinsip prudential banking dan regulasi yang berlaku.
“Kami memastikan bahwa bank-bank BUMN yang tergabung dalam BPI Danantara akan tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang terakhir diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Konsolidasi ini tidak akan mengurangi kualitas operasional maupun keamanan simpanan masyarakat,” tegas Dian dalam keterangan resmi OJK.
OJK juga menekankan bahwa bank-bank BUMN yang tergabung dalam BPI Danantara merupakan perusahaan terbuka, sehingga penting untuk menjaga market confidence serta transparansi kepada investor.
“Kinerja keuangan dan tata kelola yang baik menjadi prioritas utama. Kami akan terus memantau implementasi kebijakan ini untuk memastikan transformasi ini tetap govern, prudent, dan selaras dengan stabilitas sektor keuangan nasional,” tambahnya.
Dengan dukungan OJK, BPI Danantara diharapkan dapat mengakselerasi investasi produktif, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Selain berperan dalam konsolidasi BUMN, BPI Danantara akan menjadi tools pemerintah dalam stretegi menarik investasi asing, mempercepat hilirisasi industri, dan memperkuat struktur ekonomi nasional yang lebih adaptif terhadap dinamika global.
“OJK berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara inovasi kebijakan dan stabilitas keuangan. Dengan pendekatan yang prudent dan berbasis tata kelola yang kuat, kami optimistis bahwa BPI Danantara akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Dian. (**)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
