Meski Raih WTP 10 Kali Berturut-turut, Pemkot Batu Masih Punya PR Serius dari BPK

KOTA BATU, SJP – Pemerintah Kota Batu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.

Capaian ini menjadi catatan membanggakan karena diraih 10 kali berturut-turut sejak 2015, mencerminkan komitmen Kota Batu dalam membangun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Namun di balik prestasi itu, Wali Kota Batu Nurochman mengaku pada Rabu (21/5/2025), bahwa BPK RI tetap memberikan sejumlah catatan penting yang menandakan masih adanya pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pemkot Batu.

"Catatan yang diberikan BPK RI berkaitan dengan kelemahan dalam pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Beberapa di antaranya meliputi persoalan dalam pengelolaan pajak atas jasa perhotelan, makan dan minum, serta jasa kesenian dan hiburan yang belum optimal, pengelolaan serta penatausahaan aset tetap yang belum tertata dengan baik, hingga inventarisasi properti investasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual," paparnya.

Ia juga menegaskan seluruh temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi yang tepat dan konkret, dengan batas waktu penyampaian tanggapan kepada BPK maksimal 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Oleh sebab itu, ia akan mendorong Pemkot Batu untuk memenuhi seluruh rekomendasi yang diberikan BPK dan menegaskan bahwa pihaknya bersama jajaran eksekutif akan bekerja sama secara erat dengan legislatif guna menyelesaikan seluruh catatan tersebut.

“Kami yakin dengan kerja sama yang solid antara eksekutif dan DPRD, berbagai kekurangan ini bisa segera kami benahi. Opini WTP adalah bentuk kepercayaan yang harus kami jaga dengan terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah,” imbuhnya.

Orang nomor satu di Kota Batu tersebut juga menjelaskan bahwa Pemkot Batu akan menjadikan catatan dari BPK sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem dan tata kelola keuangan daerah ke depan.

Ia menegaskan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan langkah konkret dan terukur, demi mempertahankan opini WTP serta mewujudkan keuangan daerah yang lebih transparan dan profesional. (*)

Editor : Rizqi Ardian