Meski Pilkada Sudah Selesai, KPU Nganjuk Tetap Gelar FGD di Tengah Efisiensi Anggaran

NGANJUK, SJP - Pilkada 2024 sudah usai dan saat ini pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, atas perintah Presiden Prabowo Subianto melalui diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Dalam Inpres ini, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Di antaranya, penetapan target efisiensi anggaran, pembatasan belanja non-prioritas, efisiensi dan optimalisasi program, reviu anggaran belanja dan fokus pada kinerja pelayanan publik. 

Bahkan, Presiden Prabowo dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 ini, juga membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, focus group discussion (FGD) dan studi banding yang tidak memiliki output terukur. 

Namun, meskipun Pilkada 2024 sudah usai dan saat ini pemerintah tengah gencar melakukan efisiensi anggaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk tetap menggelar FGD di hotel mewah.

Diketahui, FGD yang bertajuk penyusunan laporan evaluasi Pilkada 2024 tersebut menghadirkan beberapa narasumber dan diikuti oleh 78 peserta selama dua hari, hari pertama 49 peserta dan kedua 29 peserta.

Menanggapi hal itu, Anggota KPU Nganjuk Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Achmad Zam Zami menjelaskan, FGD tersebut merupakan kegiatan serentak yang digelar oleh seluruh KPU se Indonesia, berdasarkan perintah KPU RI.

“Itu melaksanakan kebijakan sesuai pleno KPU Nganjuk dan instruksi KPU RI,” katanya saat dihubungi suarajatimpost.com, Senin (24/2/2025), sekira pukul 19.00 WIB.

Perihal sumber anggaran, Achmad Zam Zami menerangkan, FGD tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber dari anggaran hibah dari Pilkada 2024 senilai Rp 30.025.000. FGD itu digelar selama 2 hari di Front One Hotel sejak 24-25 Februari 2025.

“Sumber anggaran dari hibah Pilkada 2024,” terang Achmad Zam Zami saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Ditanya urgensi FGD, Achmad enggan menjelaskan dan melimpahkan hal itu kepada Ketua KPU Nganjuk Arfi Mustofa. Achmad hanya mau menyebut besaran biaya dalam FGD tersebut berikut jumlah pesertanya.

“Anggarannya Rp 30 juta paket meeting, selama 2 hari dengan peserta 78 orang,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Nganjuk Arfi Mustofa saat dihubungi suarajatimpost via whatsapp mengatakan, untuk kegiatan itu sudah dianggarkan dan sudah terjadwal sejak lama.

"Penggunaanya itu bersumber dari dana hibah yang masuk kemarin dialokasi untuk dana Pilkada 2024 dan ini masih ada tahapan pemilu kemarin," ujarnya.

Arfi menambahkan, pihaknya tidak tau menahu, dan itu donmainnya kesekretariatan, dan itu ada rencana anggaran biaya (RAB) nya.

"RAB tersebut masuk ke beberapa divisi, dan terkait anggaran itu bukan ranah divisi saya, seperti kuota dinasnya itu yang menandatangani devisi yang bersangkutan," jelasnya.

"Yang jelas sesuai juknisnya itu di Divisi Perencanaan mas, sekilas info aja, KPU Provinsi juga mengadakan kegiatan yang sama," tandasnya. (*)

Editor: Rizqi Ardian