Meski Diberi Fasilitas Lebih Modern, Jagal Tolak Relokasi RPH TOW Akibat Jarak dan Biaya Angkut

SURABAYA, SJP – Selama dua hari berturut-turut, para pedagang dan jagal Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian menggelar aksi demonstrasi menolak kebijakan relokasi aktivitas pemotongan sapi. Aksi dilakukan di Gedung DPRD Kota Surabaya pada Senin (12/1/2026) kemarin dan berlanjut di Balai Kota Surabaya, Selasa (13/1/2026). 

Mereka memprotes rencana pemindahan lokasi pemotongan sapi dari RPH Pegirian ke RPH Tambak Osowilangun (TOW) yang dinilai memberatkan jagal kecil dan pedagang tradisional. Aksi juga dibarengi mogok kerja massal sebagai bentuk tekanan agar pemerintah kota dan manajemen RPH meninjau ulang kebijakan relokasi tersebut.

Meski manajemen PT RPH Perseroda Surabaya menyatakan RPH TOW memiliki fasilitas lebih modern dan siap beroperasi, para jagal menegaskan bahwa persoalan mereka bukan semata soal bangunan atau teknologi, melainkan menyangkut realitas kerja sehari-hari, biaya operasional, dan keselamatan.

Jarak Jauh, Jalur Rawan dan Biaya Angkut 

Salah seorang pedagang daging potong yang ikut aksi, Wagiman Haryanto, menyebut jarak menjadi alasan utama penolakan relokasi. Menurutnya, pemindahan lokasi pemotongan ke TOW berpotensi mengacaukan jadwal pemotongan sapi yang selama ini dilakukan pada malam hari.

"Kadang kita sudah dapat jadwal waktu, seumpama malam harus segera dipotong. Kalau lokasinya dipindah, apalagi Osowilangun itukan jauh, bisa-bisa kita terlambat potong sampai hitungan jam," ucap Wardah, Selasa (13/1/2026).

Keterlambatan pemotongan dinilai berdampak langsung pada kualitas dan kesegaran daging yang harus segera didistribusikan ke pasar-pasar pada pagi hari.

Selain jarak, aspek keamanan juga menjadi kekhawatiran serius para jagal. Wagiman menyebut jalur menuju TOW dikenal rawan kecelakaan dan tindak kriminal seperti pencurian dan begal, terutama saat malam hingga dini hari.

"Kalau orang sana mungkin menyebutnya jalur 'tengkorak' ya karena berbahaya, apalagi distribusi sapi kadang malam hari, selain bahaya kecelakaan disana juga banyak begal," ungkapnya.

Menurutnya, membawa sapi hidup melewati jalur tersebut bukan hanya berisiko secara ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan sopir dan pedagang. Hak tersebut dinilai luput dari perhatian pihak manajemen RPH.

Penolakan relokasi juga didasari kondisi pedagang kecil yang tidak memiliki sarana angkut sendiri. Banyak pedagang selama ini mengandalkan jarak dekat RPH Pegirian ke pasar untuk menekan biaya operasional.

"Ini yang mungkin luput dari manajemen, bahwa tidak semua pedagang itu memiliki alat transportasi sendiri. Ambil contoh pikap, kalau tidak punya dan jaraknya sejauh itu terus mau ngirim jadi susah," tutur Wagiman.

Bagi jagal dan pedagang kecil, relokasi ke TOW berarti tambahan biaya sewa kendaraan, bahan bakar, dan tenaga, yang berpotensi memangkas keuntungan secara signifikan.

Wagiman sendiri menepis informasi dari RPH yang menyebut pemberitahuan relokasi dilakukan sejak lama. Dirinya mengaku belum pernah mendapat informasi secara resmi bahwa ada rencana relokasi.

"Belum lihat, saya tidak pernah memegang atau menerima surat pemberitahuan relokasi," tandasnya.

Selain itu, ia menyebutk para jagal mempertanyakan alasan Pemkot Surabaya memilih TOW sebagai lokasi baru, mengingat jaraknya yang cukup jauh dari Pegirian. Diketahui RPH ounya tiga tanah lain, meliputi daerah Tambak Wedhi, Kenjeran, dan Mulyosari.

Area Pegirian yang berada di wilayah timur dan Tambak Osowilangun yang terletak di wilayah barat memiliki jarak tempuh mencapai sekitar 14 kilometer dengan waktu lebih dari 45 menit, hal tersebut dinilai tidak efisien untuk kegiatan pemotongan harian. 

Manajemen: RPH Pegirian Sudah Tidak Representatif

Sebelumnya, pihak manajemen RPH melalui Direktur Utama PT RPH Surabaya Perseroda, Fajar Arifianto Isnugroho, menegaskan RPH TOW telah disiapkan dengan fasilitas yang lebih modern dan representatif dibandingkan RPH Pegirian yang telah berusia hampir satu abad.

"TOW secara fungsi sudah siap, menampung 150 ekor sapi Brahman Cross, kemudian 80 ekor sapi lokal, kemudian ada 28 unit handrail," ujar Fajar.

Ia juga menyebut bahwa fasilitas di TOW setara bahkan lebih baik dibandingkan RPH Pegirian, termasuk sistem pengolahan limbah yang lebih maksimal.

Namun, alasan tersebut dinilai tidak sebanding dengan kerugian yang akan dialami oleh pihak pedagang dan jagal jika memang harus dipindahkan, mulai dari jarak yang terlampau jauh, jalur yang masih tidak aman, hingga beban biaya logistik yang kemungkinan akan membengkak. (*)

Editor : Rizqi Ardian