Mensos Gus Ipul Perkuat Sinergi Pemutakhiran Data Kemiskinan di Trenggalek

TRENGGALEK, SJP – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Trenggalek pada Ahad (29/3/2026). Kunjungan ini bertujuan memperkuat kolaborasi program prioritas Presiden dalam pembangunan sumber daya manusia guna mewujudkan kemandirian ekonomi.

Kedatangan Menteri yang karib disapa Gus Ipul ini disambut langsung oleh Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Manggala Praja Nugraha. Dalam agenda tersebut, Menteri Sosial berdialog dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), siswa Sekolah Rakyat, hingga kepala desa dan operator data tingkat desa.

Gus Ipul menegaskan bahwa kunjungan ini secara khusus bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor, terutama terkait pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos).

“Saya memang sengaja datang ke Trenggalek untuk bertemu dengan Pak Bupati dan seluruh jajaran. Ada kepala desa, operator desa, kepala dinas, Forkopimda, DPRD, hingga pendamping Kementerian Sosial. Intinya kita ingin berkolaborasi,” ujar Gus Ipul.

Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek dalam menjaga kualitas data sosial. Menurutnya, Trenggalek telah memiliki mekanisme mumpuni dalam menghasilkan data akurat, meskipun memerlukan sinkronisasi antara data pusat dan daerah.

“Trenggalek termasuk yang sangat peduli terhadap data. Sudah ada upaya nyata, tetapi tetap perlu kita pertajam supaya data pusat, provinsi, dan daerah bisa sama,” jelasnya.

Gus Ipul menekankan bahwa data sosial bersifat dinamis, sehingga membutuhkan pembaruan berkala dan terkoordinasi dari tingkat terbawah.

“Setiap hari ada yang lahir, meninggal, menikah, pindah, bahkan perubahan status ekonomi. Maka perlu koordinasi dari RT, RW, dusun, desa, hingga ke pemerintah pusat agar data benar-benar akurat,” katanya.

Ia merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa pengelolaan data terpusat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara kementerian dan pemerintah daerah berperan dalam pemutakhiran data. Keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci agar bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul mengungkapkan hasil evaluasi sementara yang menunjukkan adanya persoalan serius dalam penyaluran bansos.

“Diperkirakan untuk PKH dan zakat itu sekitar 45 persen tidak tepat sasaran. Ini yang terus kita perbaiki melalui koordinasi dan pemutakhiran data,” ungkapnya.

Ia optimistis dengan data yang valid, intervensi pemerintah akan lebih efektif bagi masyarakat yang membutuhkan. Gus Ipul juga memuji meningkatnya kesadaran warga yang secara sukarela mengundurkan diri (graduasi mandiri) dari daftar penerima bansos karena merasa sudah mampu.

“Alhamdulillah sudah banyak penerima manfaat yang mengundurkan diri. Ini patut kita apresiasi, karena memberi ruang bagi mereka yang lebih membutuhkan,” tambahnya.

Mensos turut menyoroti perkembangan Kabupaten Trenggalek yang dinilai semakin baik, baik dari sisi tata kelola pemerintahan maupun dampak pembangunan.

“Saya lihat Trenggalek sekarang lebih asri, bersih, dan tertata. Itu mencerminkan tata kelola yang baik dan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pentingnya menjangkau kelompok masyarakat marginal yang belum terdata.

“Mereka yang belum terdata, yang tersisihkan, harus kita rangkul. Kita data agar mendapatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan, supaya ke depan mereka bisa mandiri,” tegasnya.

Terkait mekanisme verifikasi, Gus Ipul menegaskan proses tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kalau hari ini dimutakhirkan, tiga bulan lagi belum masuk, kita kirim lagi. Tidak boleh menyerah. Dengan kerja sama semua pihak, data akan semakin akurat,” katanya.

Ia menambahkan, data yang valid secara alami akan menyaring penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria, baik melalui sistem verifikasi maupun kesadaran diri.

Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin menyampaikan bahwa Pemkab telah lama menjalankan program penanganan kemiskinan berbasis data melalui Posko Gertak (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) sejak 2016.

“Sebenarnya apa yang diharapkan Pak Mensos sudah kami lakukan melalui Posko Gertak. Tantangannya sekarang adalah bagaimana data daerah ini bisa terintegrasi dengan pusat melalui BPS,” jelas Mas Ipin.

Ia mengungkapkan, Pemkab Trenggalek telah berkoordinasi dengan BPS untuk mempercepat integrasi data, termasuk rencana menempatkan petugas BPS di Posko Gertak.

“Kalau perlu petugas BPS kita tempatkan di Posko Gertak supaya sistemnya bisa langsung,” ujarnya.

Di tingkat desa, pemerintah daerah mendorong pembentukan tim operator untuk mengelola data sosial secara berkala. Mas Ipin juga menyoroti kendala administratif warga rentan, seperti lansia yang belum memiliki KTP.

“Masih banyak mbah-mbah kita yang lahir tahun 1930-an belum punya KTP. Kalau belum terdata, mereka jadi seperti invisible, tidak bisa mengakses bantuan,” katanya.

Guna mengatasi hal tersebut, Pemkab Trenggalek menggencarkan layanan "jemput bola" melalui perekaman data kependudukan rutin setiap minggu. Bagi warga yang terverifikasi membutuhkan bantuan namun belum masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Pemkab mengambil langkah cepat melalui pendanaan alternatif.

“Sambil menunggu data pusat diperbarui, yang benar-benar membutuhkan kita bantu dulu menggunakan dana dari Baznas,” pungkasnya. (*)

Editor: Syaiful Aries