Masalah Anak di Kota Besar Kian Kompleks, Pemkot Sambut Positif Kehadiran KPA Milenial Surabaya
Sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak lepas dari berbagai persoalan sosial yang juga berdampak pada anak-anak. Masalah tersebut muncul dari berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pergaulan sosial yang lebih luas.
SURABAYA, SJP — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyambut pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA) Milenial Surabaya sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan anak, khususnya di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi anak-anak di kota besar.
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menilai kehadiran KPA Milenial Surabaya menjadi pelengkap penting dari peran Komnas PA Surabaya yang telah lebih dulu ada, terutama dalam menjangkau kebutuhan anak-anak yang semakin beragam.
"Kami nyambut baik, sebelumnya telah ada Komnas Perlindungan Anak di Surabaya, dan kini tentunya ditambah lagi dengan kehadiran KPA Milenial Surabaya," ujar Wawali yang akrab disapa Cak Ji itu, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, sebagai kota metropolitan, Surabaya tidak lepas dari berbagai persoalan sosial yang juga berdampak pada anak-anak. Masalah tersebut muncul dari berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga pergaulan sosial yang lebih luas.
Menurut laporan Komnas PA Jawa Timur sendiri, sejak Januari 2026, sudah ada 137 laporan kasus yang melibatkan anak, mulai dari perundungan, kekerasan seksual, penipuan di media sosial, penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Kita tahu persoalan-persoalan di Surabaya ini sangat kompleks, baik itu tentang anak-anak yang memang butuh perhatian, di lingkungan keluarganya, di luar, maupun di sekolahan. Hal-hal seperti itu pasti akan terjadi," jelasnya.
Dalam konteks itu, Cak Ji menekankan pentingnya kehadiran lembaga yang dapat menjadi ruang aman bagi anak untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, tanpa rasa takut maupun canggung.
"Dengan kehadiran Komnas PA dan Komnas Anak Milenial Surabaya, mereka bisa curhat. Mereka bisa mengadu apa yang menjadi persoalan secara internal maupun yang mereka rasakan di kota Surabaya," katanya.
Ia juga mengakui bahwa selama ini tidak sedikit laporan terkait persoalan anak yang masuk langsung ke Pemkot Surabaya. Namun, pemerintah daerah tidak selalu memiliki kapasitas spesifik untuk menangani seluruh persoalan tersebut secara mendalam.
"Kalau ada laporan ke kita, tentu kami bukan spesialisnya. Tapi ke depan kita bisa kolaborasikan, kita hadirkan Komnas PA dan KPA Milenial Surabaya supaya mereka mendapat masukan, pencerahan, dan perlindungan," ujarnya.
Karena itu, Pemkot Surabaya berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Komnas PA dan Komnas Milenial, agar penanganan kasus anak dapat dilakukan secara lebih tepat dan menyeluruh.
Armuji berharap, dengan terbentuknya Komnas Milenial Surabaya, anak-anak yang membutuhkan pendampingan dapat lebih mudah mengakses bantuan serta tidak ragu untuk melaporkan permasalahan yang dialami.
"Harapannya ke depan, setelah ada Komnas baru ini, anak-anak yang butuh pendampingan bisa lebih bersosialisasi, dan masyarakat juga semakin mengetahui tentang Komnas Anak," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komnas PA Surabaya, Syaiful Bachri, menyebut pembentukan Komnas Milenial merupakan bagian dari upaya adaptasi terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan kekerasan terhadap anak yang kini banyak terjadi di ranah digital.
"Yang paling utama adalah perkembangan zaman, seperti kekerasan seksual berbasis online dan penyalahgunaan teknologi. Itu yang ingin kami antisipasi," singkatnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
