Manajemen Pangan Jadi Kunci, Dinkes Libatkan Puskesmas Awasi Program MBG Kabupaten Malang

MALANG, SJP – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang menegaskan pentingnya keterlibatan puskesmas dalam pembinaan teknis terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah.

Puskesmas, sebagai pemangku wilayah, disebut memiliki kewenangan untuk memastikan keamanan dan kelayakan pangan yang didistribusikan. Terlebih ada ahli gizi didalam strukturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg. Wiyanto Wijoyo, menjelaskan bahwa peran puskesmas bukan sekadar melakukan pengecekan, melainkan membina dan memberikan pendampingan berkelanjutan kepada pelaksana program dalam hal ini MBG.

“Kewenangan puskesmas itu tetap ada karena mereka pemangku wilayah. Mereka dilibatkan dalam pembinaan, bukan pengecekan. Kita bukan mencari kesalahan, tapi memastikan pembinaan berjalan dengan baik,” ujarnya saat ditemui SJP, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, dalam setiap kegiatan inspeksi mendadak (sidak) atau evaluasi lapangan, pihak puskesmas selalu dilibatkan karena memiliki data akurat terkait jumlah penerima manfaat dan distribusi makanan di wilayahnya.

Namun, Wiyanto juga menyoroti masih adanya kendala di lapangan, terutama terkait sumber daya manusia (SDM) dan manajemen produksi makanan. Banyak pelaksana program, lanjutnya, belum memahami prinsip pengolahan bahan pangan yang aman dan tahan lama.

“Kadang dari bahan bakunya saja sudah bermasalah. Misalnya ayam potong dan sayur yang disimpan terlalu lama. Ada yang sampai dua hari baru dimasak. Ini butuh manajemen yang profesional,” jelasnya.

Disinggung tentang kasus dugaan keracunan salah satu sekolah di kepenajen yang disinyalir ada keterlambatan distribusi makanan. 

Di mana makanan seharusnya sudah tiba sekitar pukul 08.00, tetapi baru datang menjelang siang. Menurutnya hal ini disebabkan proses masak yang tidak terencana dengan baik.

“Kalau makanan kering masih bisa tahan, tapi kalau basah seperti gulai, itu tidak bisa menunggu lama,” imbuhnya.

Dinkes Kabupaten Malang telah menggelar sejumlah penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman pelaksana SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) mengenai keamanan pangan.

Ia menekankan pentingnya sisi higienitas serta sarana transportasi yang memadai agar makanan tetap higienis saat diterima siswa.

“Distribusi bisa sampai 3.000 (item) di satu lokasi. Kalau tidak punya armada dan manajemen yang rapi, tentu akan menghambat. Jadi, pengawasan dan pembinaan dari puskesmas menjadi sangat penting,” pungkasnya.

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Malang, saat ini terdapat 93 SPPG yang telah berdiri, dengan 71 di antaranya sudah beroperasi aktif. Pemerintah daerah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 233 SPPG dalam waktu dekat, seiring penguatan program MBG di seluruh wilayah Kabupaten Malang. (*)

Editor: Rizqi Ardian