Mahasiswa Nganjuk Kritik Klaim PDIP terhadap Istilah 'Wong CIlik'

NGANJUK, SJP – Ada yang menarik di tengah alotnya dialog antara mahasiswa dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nganjuk terkait UU TNI. Secara spontan tiba-tiba mahasiswa memprotes penggunaan jargon wong cilik.

Mahasiswa menyampaikan, wong cilik yang merupakan bahasa Jawa dengan arti “orang kecil” tidak seharusnya menjadi hak eksklusif partai apa pun. Sebab, kata wong cilik telah menjadi bahasa dan budaya lisan masyarakat luas.

Sedangkan faktanya, istilah wong cilik selama ini kerap dikaitkan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Terutama ketika masa kampanye politik. Mahasiswa menyayangkan partai yang telah memonopoli istilah wong cilik.

Sebab menurut mahasiswa, istilah wong cilik merujuk pada perjuangan masyarakat kecil di seluruh lapisan sosial. Oleh sebab itu, mahasiswa menegaskan, istilah wong cilik bukanlah milik partai mana pun, apalagi PDIP.

“Itu adalah kata yang mencerminkan keberadaan dan perjuangan rakyat kecil yang ada di setiap pelosok Indonesia," ujar Rozaq, orator dalam aksi mahasiswa, Selasa (25/3/2025).

Dialog tersebut berlangsung alot di halaman kantor DPRD Nganjuk. Ratusan mahasiswa tersebut duduk bersila dan berdiskusi dengan Ketua DPRD Nganjuk yang kebetulan dari Fraksi PDIP, yaitu Tatit Heru Tjahyono.

Tatit yang merupakan kader PDIP menanggapi kritik mahasiswa dengan cukup diplomatis. Menurut dia, kalimat wong cilik memiliki makna yang mendalam. Terutama dalam sejarah perjuangan sosial di Indonesia.

Karena itulah, dalam konteks politik, PDIP berusaha menjadikan istilah tersebut sebagai simbol perjuangan partai untuk membela rakyat kecil. Dirinya pun mengaku bangga menggunakan jargon wong cilik sebagai simbol perjuangan.

Sebab kata Tatit, PDIP memang berkomitmen memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Baik dalam kebijakan, maupun dalam tindakan. Kendati begitu, dirinya mengaku sepakat bahwa wong cilik merupakan istilah yang lebih luas dari itu.

“Sehingga tidak bisa dibatasi hanya pada satu partai. Itu adalah semangat yang harus dimiliki oleh seluruh elemen bangsa," ujarnya, Selasa (25/3/2025).

Meski begitu, Tatit mengakui, kritik mahasiswa tersebut penting untuk dijadikan bahan introspeksi. Menurutnya, semua pihak harus mampu memosisikan diri dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, tanpa terjebak dalam klaim eksklusif. (*)

Editor: Ali Wafa