Bondowoso Bidik KLA Kategori Utama, Kolaborasi 360 Derajat Jadi Kunci

BONDOWOSO, SJP – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak dengan kategori utama, melalui kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi. Upaya ini menjadi bagian dari visi besar “Bondowoso Berkah yang Layak Anak” dengan pendekatan berkualitas, akseleratif, dan holistik.

Saat ini, Bumi Ki Ronggo, menyandang predikat Kabupaten Layak Anak 'Nindya' yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama 355 kabupaten/kota se Indonesia, di Jakarta pada 8 Agustus 2025 lalu. 

Selanjutnya, Bondowoso membidik kategori utama, yang diawali dengan menggelar Bimtek dan Desk Inputan Evaluasi Mandiri Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2026, dengan melibatkan semua perangkat daerah dan berbagai pihak yang digelar di Aula Sabha Bina Praja pada Rabu (9/4/2026) kemarin.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, Hafidhatullaily, menjelaskan, keberhasilan program Kabupaten Layak Anak tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan sinergi dari berbagai pihak.

“Ini adalah tujuan bersama. Untuk mewujudkan Bondowoso sebagai kabupaten layak anak, diperlukan kolaborasi 360 derajat yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (9/4/2026).

Ia merinci, terdapat tujuh pilar utama yang menjadi pendukung program tersebut. Di antaranya pemerintah daerah beserta perangkatnya, kecamatan hingga desa dan kelurahan yang diperkuat dengan regulasi daerah, kebijakan serta dukungan anggaran.

Selain itu, instansi vertikal seperti TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan hingga Kementerian Agama juga berperan dalam penegakan hukum serta pelayanan administrasi kependudukan. Lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, PKK, dan karang taruna turut ambil bagian melalui edukasi pola asuh, pengawasan, serta advokasi.

“Peran kelompok anak juga sangat penting, seperti forum anak dan komunitas kreatif yang menjadi wadah partisipasi serta penyaluran suara anak,” jelasnya.

Tak hanya itu, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga didorong untuk menciptakan lingkungan kerja ramah keluarga serta menghasilkan produk yang layak bagi anak. Media massa pun memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan kampanye edukatif dan melakukan fungsi kontrol sosial.

Sementara itu, kalangan akademisi diharapkan mampu memberikan kontribusi melalui riset, kajian, pelatihan hingga inovasi yang mendukung kebijakan berbasis data.

Dalam implementasinya, pemenuhan hak anak di Bondowoso difokuskan pada lima klaster utama. Meliputi hak sipil dan kebebasan seperti kepemilikan akta kelahiran, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan pola asuh positif, kesehatan dasar dan kesejahteraan termasuk imunisasi dan penanganan stunting, hingga pendidikan ramah anak serta pemenuhan hak atas waktu luang dan kegiatan budaya.

“Selain itu, perlindungan khusus bagi anak juga menjadi perhatian serius, terutama dalam pencegahan kekerasan, pemulihan psikososial, pendampingan hukum, hingga aksesibilitas bagi anak disabilitas,” tambahnya.

Ia menegaskan, seluruh elemen tersebut harus berjalan secara terpadu agar anak-anak di Bondowoso dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka secara optimal.

Gelar Bimtek Evaluasi Mandiri KLA 2026

Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus menunjukkan keseriusannya dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara berkelanjutan, dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluasi Mandiri Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026 di Ruang Sabha Bina Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Rabu (8/4/2026) kemarin.

Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Solikin, yang hadir mewakili Bupati Bondowoso.

Turut hadir Sekretaris Dinsos P3AKB, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bondowoso, fasilitator KLA, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan pemangku kepentingan lintas sektor.

Asisten I Setdakab Bondowoso, Solikin menegaskan, status Kabupaten Layak Anak bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan merupakan tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam memastikan setiap anak di Bondowoso dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif.

“Evaluasi mandiri ini merupakan instrumen penting untuk memetakan sejauh mana intervensi kebijakan telah menyentuh masyarakat hingga ke akar rumput. Dibutuhkan sinergi kolektif dari seluruh instansi, bukan kerja sporadis semata,” katanya.

Rakor dan Bimtek ini diselenggarakan sebagai bagian dari proses evaluasi tahunan KLA, dengan tujuan memperkuat kapasitas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam memahami indikator-indikator KLA yang terus berkembang.

"Tentunya target kita yaitu meraih kategori Kabupaten Layak Anak dengan predikat utama," harap Solikin, sembari memberikan penegasan kepada seluruh komponen gugus tugas KLA Kabupaten Bondowoso periode 2026-2030. 

Kegiatan tersebut juga memberikan pendampingan teknis terkait penginputan data pada aplikasi evaluasi, guna memastikan kualitas dan akurasi pelaporan.

Kehadiran fasilitator KLA dalam kegiatan ini turut memberikan ruang konsultasi bagi OPD dan kecamatan dalam mengatasi berbagai tantangan implementasi di lapangan.

Beberapa isu krusial yang dibahas antara lain penguatan sistem peradilan pidana anak serta penyediaan fasilitas ramah anak di ruang publik.

Melalui pelaksanaan Evaluasi Mandiri KLA Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan tercapainya validasi data yang akurat dan transparan, sehingga seluruh capaian pembangunan berbasis anak dapat terukur secara objektif. (*)

Editor : Rizqi Ardian