Lakukan Efisiensi hingga Rp 57 Miliar, Pemkab Jombang Sunat 11 Pos Anggaran

Sebanyak 11 pos anggaran yang dinilai tidak prioritas dialihkan diefisiensi untuk kemudian dialihkan kepada kegiatan yang lebih prioritas

Achmad Fredi

17 Mar 2025 - 21:29

Lakukan Efisiensi hingga Rp 57 Miliar, Pemkab Jombang Sunat 11 Pos Anggaran

Sekdakab Jombang, Agus Purnomo bersama pengurus Tani Merdeka Indonesia Jombang. (Fredi/SJP)

JOMBANG,SJP - Sebanyak 11 pos anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terdampak efisiensi. Total anggaran yang diefisiensi mencapai Rp 57 miliar.

Angka tersebut muncul setelah Pemkab Jombang melakukan identifikasi pada sejumlah pos anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang.

"Akumulasi nilai tersebut didapat dari pemangkasan 11 pos anggaran yang tertuang dalam Instruksi Bupati Jombang," ucap Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, Senin (17/3/2025).

Pos anggaran yang teridentifikasi di antaranya anggaran kegiatan seremonial, studi banding, kajian, publikasi, seminar dan focus group discussion (FGD). Kemudian belanja yang sifatnya pendukung dan tidak memiliki hasil terukur.

"Belanja perjalanan sebesar 50 persen," bebernya.

Selanjutnya, ada anggaran untuk belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar 30 persen. Lalu belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak sebesar 30 persen. Belanja makanan dan minuman rapat sebesar 30 persen.

"Juga honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar 50 persen, belanja lembur juga sebesar 50 persen," ungkapnya.

Anggaran belanja sewa bangunan gedung untuk tempat pertemuan dan pengadaan pakaian olahraga masing-masing sebesar 100 persen. Pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan, kendaraan bermotor penumpang, dan kendaraan bermotor beroda dua sebesar 100 persen.

"Efisiensi tersebut merupakan akumulasi dari keseluruhan item yang tertuang pada Inpres 1 maupun SE Mendagri 833," terangnya.

Setelah ini, Pemkab Jombang akan mulai menyusun peraturan bupati (perbup) terkait perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

"Hasilnya akan kami laporkan ke pemerintah pusat. Anggara efisiensi itu akan digunakan pemkab merealisasikan program prioritas di sektor pendidikan kesehatan maupun infrastruktur," pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa