KPK Naikkan Status Kasus OTT Madiun ke Penyidikan, Nasib Wali Kota Segera Diumumkan

JAKARTA, SJP — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, ke tahap penyidikan. 

Keputusan ini diambil setelah tim penyidik melakukan gelar perkara atau ekspose pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin (19/1/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik telah menentukan status hukum terhadap sembilan orang yang terjaring dalam operasi tersebut, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi. 

Keputusan ini diambil usai pemeriksaan intensif yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Berdasarkan hasil ekspose, disepakati bahwa penyelidikan perkara ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Bersamaan dengan itu, status hukum para pihak yang diamankan juga telah ditetapkan," ujar Budi, Selasa (20/1/2026).

Kendati status perkara telah naik ke tingkat penyidikan, lembaga antirasuah tersebut masih menutup rapat rincian mengenai siapa saja yang secara resmi menyandang status tersangka. 

Budi belum bersedia membeberkan apakah Wali Kota Maidi termasuk dalam daftar pihak yang ditahan sebagai tersangka.

"Saat ini, sembilan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik. Kami akan segera menyampaikan informasi lengkap mengenai konstruksi perkara dan pengumuman tersangka secara resmi," tegas Budi.

Sebelumnya, satgas KPK mengamankan total 15 orang dalam rangkaian operasi senyap di Madiun.

Dari belasan orang tersebut, sembilan di antaranya diputuskan untuk dibawa ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan mendalam. Kelompok ini tiba di markas KPK, Kuningan, pada Senin malam.

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat dugaan praktik korupsi. Publik kini menanti rilis resmi KPK terkait pasal-pasal yang disangkakan serta barang bukti yang berhasil disita dalam operasi tersebut. (**) 

Editor: Syaiful Aries

Sumber: Beritasatu.com