Komisi X DPR RI Cek Manfaat Bantuan TIK Laptop di Sekolah Gresik

Kabupaten Gresik, SJP - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bidang pendidikan, melakukan pengecekan manfaat bantuan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada satuan pendidikan di Kabupaten Gresik.

Perlu diketahui, bantuan perangkat TIK berupa laptop jenis chromebook untuk satuan pendidikan tersebut berasal dari 2 sumber pendanaan, yakni APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) TIK. Bantuan itu digelontorkan sepanjang tahun 2020 hingga 2023.

Adapun bantuan perangkat TIK yang bersumber dari APBN diberikan kepada 136 sekolah. Meliputi sekolah SD 90, SMP 16, PAUD 20, SLB 2 dan SMA 8 buah. Sedangkan dari DAK TIK mendapat 46 chromebook dengan rincian SD 35, SMP 2, SKB 1, SMA 3 dan SMK 5 buah.

Perangkat TIK chromebook ini dimanfaatkan sekolah sekolah untuk menunjang proses belajar mengajar, seperti membuka platform merdeka mengajar, mengakses rumah belajar, membuka aplikasi perpustakaan digital juga digunakan untuk melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer.

Ketua Rombongan Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyatakan, banyak hal yang harus dukung pada Kabupaten/Kota maupun Provinsi terkait Teknologi dan Informatika (TIK). Terutama fasilitas yang dapat menunjang digitalisasi sekolah.

"Maka dari itu, Dinas Pendidikan Gresik bisa menjelaskan kondisi umum di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gresik, tidak harus terkait bantuan TIK, tapi bisa sarana dan prasaran penunjang di sekolah agar dapat dijadikan catatan Komisi X DPR RI setelah kunjungan ke Kabupaten Gresik," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menaruh perhatian besar terhadap bidang pendidikan. Perhatian ini, tercermin dari besarnya anggaran yang dialokasikan Pemkab Gresik dalam peningkatan kualitas pendidikan di wilayahnya.

"Kami support penuh dengan pendidikan. Karenanya hampir sepertiga anggaran Pemerintah Kabupaten Gresik dialokasikan untuk pendidikan. Termasuk juga dukungan kami kepada guru-guru yang belum menjadi PPPK, dan juga yang belum menerima sertifikasi," terangnya.

Dukungan Pemkab Gresik, lanjut Wabup, juga diberikan kepada SMA/SMK/MA di wilayahnya. Memang secara tanggung jawab lembaga pendidikan tersebut tidak berada di tingkat Pemkab, namun ini tidak membuat Pemkab Gresik menutup mata.

"Ini karena kesadaran kami bahwa lembaga-lembaga pendidikan ini memberikan pendidikan kepada anak-anak kita di Kabupaten Gresik," pungkas dia. (*)

Editor : Rizqi Ardian