Kemensos Uji Digitalisasi Bansos di Malang, Targetkan Error Data di Bawah 5 Persen

MALANG, SJP – Kementerian Sosial (Kemensos) RI mulai melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Malang sebagai langkah strategis meningkatkan akurasi data penerima. Program ini ditargetkan mampu menekan tingkat kesalahan data (error) hingga di bawah 5 persen.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa selama satu tahun terakhir pihaknya fokus melakukan konsolidasi dan pemutakhiran data bersama pemerintah daerah hingga tingkat desa.

“Memang selama satu tahun terakhir ini, kita benar-benar konsolidasi data. Salah satunya bekerja sama dengan daerah. Hari ini saya ada di Kabupaten Malang, bersama BPJS, kepala desa, dan operator desa untuk menghadirkan data yang lebih akurat lewat pemutakhiran berkala,” ujar Gus Ipul, Senin (30/3/2026), di sela agenda halalbihalal bersama Pemkab Malang.

Kabupaten Malang dinilai menjadi salah satu daerah yang memiliki kesiapan dalam mendukung pembaruan data bansos melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor.

“Alhamdulillah, Kabupaten Malang termasuk yang sudah merintis usaha menghadirkan data yang akurat. Tinggal sekarang bagaimana ini diintegrasikan dengan strategi pemerintah pusat,” imbuhnya.

Sebelumnya, digitalisasi bansos telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan kini diperluas ke 40 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Digitalisasi bansos ini untuk membuat saluran lebih presisi, agar bansos makin tepat sasaran. Nanti masyarakat juga bisa mengusulkan atau menyanggah data yang dirasa kurang sesuai,” jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, tingkat kesalahan data pada sistem lama masih tergolong tinggi.

“Data lama yang kita miliki itu setelah dicek di lapangan memang masih tinggi error-nya. Tapi dengan DTKS, error-nya terus berkurang. Dengan digitalisasi nanti, kita harapkan sudah di bawah 5 persen,” tegasnya.

Dalam implementasinya, peran pemerintah desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi sangat krusial sebagai ujung tombak di lapangan.

“Peran pendamping PKH dan petugas desa sangat strategis. Mereka menjadi agen yang membantu masyarakat mengoperasikan aplikasi,” ungkapnya.

Berdasarkan uji coba di Banyuwangi, tingkat kemandirian masyarakat dalam mengakses sistem digital masih sekitar 10 persen. Sisanya masih membutuhkan pendampingan dari petugas.

“Melalui sosialisasi berkelanjutan, masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengakses sistem digital tersebut. Dengan demikian, akurasi data bansos dapat terus ditingkatkan dan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan agenda halalbihalal bersama Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Sosial sebagai instansi pengampu (leading sector) di Pendopo Agung. Selain dihadiri para pendamping PKH, acara ini turut melibatkan siswa-siswi Sekolah Rakyat (SR) di wilayah Kabupaten Malang. (*)

Editor: Syaiful Aries