Jejak Sejarah: Lahirnya Sarekat Islam Sampang dan Perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial

SAMPANG, SJP - Sejak era kolonialisme, Kabupaten Sampang tidak pernah dianggap sebagai wilayah sentral, karena ia merupakan bagian dari kerajaan Madura Barat yang pusatnya terletak di Bangkalan. Dengan kedatangan kekuasaan kolonial, otoritas kerajaan mengalami pembatasan yang signifikan, salah satunya dengan memisahkan Sampang dari kekuasaan Bangkalan.

"Secara administratif, pada akhir abad ke-19, Sampang sempat dijadikan kawedanan, sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Kabupaten," ungkap Umar Faruk, Tim Ahli Cagar Budaya Sampang, dalam wawancara pada Senin (21/01/2025).

Pemerintah kolonial di Sampang tidak hanya meninggalkan jejak memori kolektif tentang penjajahan. Dampak modernisasi dan industrialisasi juga terlihat dengan berdirinya Pabrik Garam di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah tersebut.

Masuknya awal abad ke-20 menandai penerapan pemerintahan kolonial secara resmi di Madura. Wilayah-wilayah penting mulai dihuni oleh populasi Eropa dalam jumlah besar, yang mengakibatkan eksploitasi hasil bumi Madura secara masif. Masyarakat lokal pun menolak sistem monopoli yang diterapkan oleh pihak kolonial.

"Ketidakpuasan ini menjadi latar belakang lahirnya organisasi keagamaan modern pertama di Madura, yakni Sarekat Islam (SI)," jelas Faruk.

Sementara Nahdlatul Ulama (NU) lahir pada tahun 1926, SI Sampang sudah terbentuk lebih awal, tepatnya pada tahun 1913. Kemunculannya tidak terlepas dari kemajuan media cetak, seperti koran, yang kian marak di masanya. 

Menurut Faruk, keberadaan SI tidak hanya menarik perhatian masyarakat, tetapi juga para tokoh terpelajar, seperti Mas Gondosasmito, yang merupakan seorang guru. Ia tergugah dengan ide dan semangat SI yang kritis terhadap kolonialisasi, yang berpijak pada nilai-nilai Islam. Setelah terlibat langsung dan mengenal tujuan serta ruang lingkup gerakan SI, pelopor SI Sampang, Haji Achmad Syadzili, resmi bergabung.

"Setelah kembali ke Sampang, ia mengajak sekitar 64 anggota untuk bergabung, melampaui syarat minimal pendirian cabang yang hanya memerlukan 25 anggota," jelas Faruk, yang lahir di Sampang pada 4 Februari 1996.

Di saat pendirian SI di Sampang, tiga utusan pusat dipimpin oleh Kyai Mansur mengambil sumpah janji pengurus cabang. Pada kongres SI di Yogyakarta tahun 1914, Haji Syadzili diangkat sebagai komisaris SI Madura dengan pusat di Sampang, bersama Sayid Hasan bin Semit dari Bangkalan.

Lahirnya SI Cabang Sampang disambut dengan antusias oleh masyarakat luas, sehingga mendorong terbentuknya cabang-cabang SI di berbagai daerah, termasuk Pamekasan, Sumenep, dan kepulauan Sapudi.

Perkembangan SI di Madura pada tahun 1914 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Gerakan yang berfokus pada nilai-nilai Islam, perekonomian, dan politik tersebut membuat pihak pemerintah Belanda merasa terancam.

"Kami memiliki catatan mengenai pegawai rendahan di Bangkalan yang dipecat karena hubungan mereka dengan SI. Bahkan, ada penolakan terhadap pengesahan SI di Talango, Sumenep," tambah Faruk, yang berasal dari Kedungdung, Sampang.

Anggota SI Sampang berasal dari berbagai kalangan, termasuk petani, pedagang, guru, haji, kiai, hingga kalangan bangsawan yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah Belanda.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, pada bulan Desember 1917, SI Sampang mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk memperbaiki layanan transportasi dan menghapus pajak 20 sen bagi carik desa. Selain itu, mereka juga memperjuangkan pendirian koperasi untuk para pedagang dan layanan kesehatan di berbagai daerah, serta peningkatan pendidikan dari Sekolah Tingkat Dua menjadi sekolah kejuruan yang terhubung dengan Pabrik Garam Kalianget Sumenep dan Krampon Sampang serta bengkel Stroomtram Madoera di Kamal, Bangkalan.

SI Madura dapat dikatakan sebagai organisasi keagamaan modern pertama di Madura karena memiliki sistem yang terorganisir dengan baik dan kegiatan yang sistematis. 

Meskipun SI Madura tidak bertahan lama dan resmi dibubarkan pada tahun 1922, organisasi ini telah memberikan warisan berharga dalam cara gerakan keagamaan dijalankan dan mempengaruhi banyak permasalahan keumatan di wilayah itu.

"Dalam konteks tersebut, SI Madura telah memulai perlawanan terhadap otoritas pemerintah Belanda dengan pendekatan yang profesional dan elegan," pungkas Faruk, yang lulusan studi S2 Sejarah Peradaban Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (*)

Editor : Danu S