Hadiri Rakor Antikorupsi, Wali Kota Malang Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih

KOTA MALANG, SJP – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menghadiri rapat koordinasi (rakor) penguatan kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang bebas korupsi pasca-pelantikan kepala daerah. 

Menurutnya, rakor ini menjadi momentum untuk kembali memperkuat komitmen menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas korupsi.

Dia menilai, komitmen antikorupsi ini dapat mendorong keberhasilan implementasi program dasa bhakti yang digagas dalam visi "Menuju Malang Mbois dan Berkelas"

"Kami hadir berkomitmen bahwa ada delapan area pencegahan korupsi pada MCP KPK itu hal yang harus kita lakukan sesuai dengan indikator-indikatornya," ucap Wahyu, Kamis (20/3/2025).

Lebih lanjut, Wahyu menekankan komitmen antikorupsi harus didukung oleh seluruh perangkat daerah. Hal ini sebagai fondasi utama dalam menjalankan pembangunan daerah guna merealisasikan program dasa bhakti.

"Misi keempat kami adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan sinergis," ujarnya.

Setiap proses pemerintahan harus terbebas dari praktik korupsi. Dengan pemerintahan yang bersih, akan dapat menjalankan program pembangunan dengan maksimal.

Program ini dapat berjalan optimal. Salah satunya jika didukung oleh komitmen seluruh perangkat daerah untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi dan berintegritas.

Kepala perangkat daerah telah menandatangani pakta integritas. Termasuk parameter di tujuh area MCP. Karena hampir seluruh OPD itu termasuk dalam delapan area tersebut. 

"Saya minta seluruh perangkat daerah, ketujuh area ini bisa dilakukan dengan baik," tukasnya. 

Untuk diketahui, delapan area intervensi utama yang menjadi fokus MCP KPK yaitu; perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD dan optimalisasi pajak daerah. (0)

Editor: Ali Wafa