GUSDURian: Gelar Pahlawan untuk Soeharto adalah Pengkhianatan terhadap Reformasi
Jaringan GUSDURian menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Langkah itu dinilai mengkhianati semangat reformasi dan menodai nilai demokrasi yang telah diperjuangkan rakyat.
JAKARTA, SJP — Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto menuai penolakan dari Jaringan GUSDURian. Organisasi yang didirikan untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan Gus Dur tersebut menilai kebijakan itu merupakan langkah yang mencederai demokrasi dan mengkhianati semangat reformasi.
Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto sangat tidak tepat. Ia menegaskan, rekam jejak Soeharto selama berkuasa justru bertentangan dengan nilai-nilai kepahlawanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
“Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto memimpin rezim yang penuh pelanggaran HAM, korupsi, represi politik, dan pembungkaman kebebasan sipil. Itu semua adalah dosa besar terhadap demokrasi. Memberinya gelar pahlawan berarti mengkhianati gerakan reformasi yang menumbangkan kekuasaan otoriter itu,” ujar Alissa Wahid dalam pernyataannya, Sabtu (9/11/2025).
Menurut Alissa, pemberian gelar tersebut menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak peka terhadap luka sejarah bangsa. Ia menyayangkan keputusan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah yang dinilai tidak arif, karena lebih dipengaruhi oleh relasi keluarga dan politik dibandingkan penilaian moral dan historis.
Lebih lanjut, Jaringan GUSDURian mendesak agar pemerintah lebih selektif dalam menetapkan gelar Pahlawan Nasional di masa mendatang. Gelar tersebut, kata Alissa, seharusnya diberikan hanya kepada tokoh yang memiliki integritas moral tinggi, rela berkorban demi rakyat, serta menjunjung kemanusiaan dan keadilan.
“Yang membuat seseorang layak disebut pahlawan bukan jabatan atau kekuasaannya, melainkan karakter moral dan etisnya. Seorang pahlawan adalah mereka yang mengangkat martabat manusia, bukan yang mengorbankannya demi kekuasaan,” tegas Alissa.
Jaringan GUSDURian menilai, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto bukan hanya kesalahan moral, tetapi juga preseden buruk bagi bangsa. Tindakan ini dianggap mengaburkan sejarah dan mengikis nilai-nilai reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata rakyat Indonesia. (**)
Editor: Danu
What's Your Reaction?
