Genjot Peningkatan PAD dan Agenda Pariwisata, Disparbudpora Bondowoso Fokus Kolaborasi

BONDOWOSO, SJP – Meski belum mencapai target secara persentase, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso dari sektor pariwisata pada 2025 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah menilai capaian tersebut sebagai sinyal positif di tengah target yang ditetapkan cukup tinggi.

Plt Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso, Andrie Antonio Zola, mengatakan, target PAD yang tinggi tidak semata-mata dimaknai sebagai angka mutlak, melainkan sebagai pemicu semangat untuk terus meningkatkan pendapatan riil daerah.

“Kalau targetnya terlalu tinggi dan tidak realistis, tentu sulit dicapai. Tapi bagi kami, target itu menjadi pemecut semangat. Orientasi kami bukan hanya persentase, melainkan bagaimana capaian 2024 bisa meningkat di 2025,” kata Andrie Antonio Zola, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, PAD yang dicapai pada 2024 bahkan telah berhasil disamai dan dilampaui pada Oktober 2025. Secara nominal, capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun secara persentase belum memenuhi target yang ditetapkan.

“Pada 2024, capaian PAD masih di bawah Rp300 juta. Di 2025, secara riil pendapatan kita meningkat ada di angka Rp400 juta. Jadi kalau dilihat dari angka nyata, ada kenaikan,” ujarnya, usai Rapat Kerja bareng Komisi III DPRD Bondowoso di Graha Ijen.

Namun demikian, pria yang karib disapa Zola ini mengakui, kondisi fiskal daerah pada 2026 menuntut adanya kebijakan efisiensi anggaran. Dampaknya, sejumlah agenda pariwisata yang sebelumnya dapat dibiayai melalui APBD kini harus dikaji ulang.

Dirinya mengungkap, dari total 14 agenda event pariwisata tahunan, Pemkab Bondowoso hanya mampu menganggarkan tiga event pada 2026. Sisanya terpaksa tidak masuk dalam pembiayaan APBD.

“Kondisi ini sudah kami sampaikan kepada Komisi III DPRD. Dari 14 event, hanya tiga yang bisa dianggarkan. Tapi kami tidak boleh pesimis,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Disparbudpora mulai mengubah pola pendekatan dengan menggandeng pihak swasta agar event pariwisata tetap bisa berjalan. Kolaborasi dengan pelaku usaha dinilai menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Perubahan strategi kami adalah membuka kolaborasi dengan swasta. Contohnya event Bondowoso Night Run yang semula dianggarkan di APBD, kini kami komunikasikan dengan pihak swasta agar bisa tetap terlaksana,” jelas Zola.

Selain itu, Disparbudpora juga tengah memfinalisasi kerja sama dengan pihak ketiga untuk penyelenggaraan event Ijen Trail Running yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026. Menurutnya, sejumlah agenda lain juga telah ditawarkan kepada pihak swasta dan pelaku usaha lokal.

“Kami berupaya ramah terhadap swasta di Bondowoso. Banyak event yang kami tawarkan agar pemangkasan agenda dari 14 menjadi tiga bisa segera tertutupi melalui skema kolaborasi,” tandasnya.

“Kami berharap, strategi kolaboratif ini tidak hanya mampu menjaga denyut sektor pariwisata tetap hidup, tetapi juga mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan di tengah keterbatasan fiskal daerah,” imbuhnya.

Komisi III DPRD Sarankan Ada Peningkatan Pelayanan

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan sebagai kunci agar tingginya kunjungan wisata bisa berdampak langsung pada peningkatan PAD.

Menurut Sutriyono, salah satu langkah strategis yang sudah berjalan adalah penerapan sistem tiket digital di sejumlah destinasi wisata. Digitalisasi tersebut dinilai efektif untuk mencegah kebocoran pendapatan sekaligus meningkatkan kecepatan dan kenyamanan layanan bagi wisatawan.

“Layanan tiket sekarang sudah dilakukan secara digital dan progresnya bagus. Ini mencegah kebocoran, lebih cepat, dan lebih tertib,” kata Sutriyono.

Selain digitalisasi, DPRD juga mendorong perbaikan amenitas di destinasi wisata atau DTW yang selama ini kerap dikeluhkan wisatawan. Keluhan tersebut antara lain terkait kondisi kamar mandi, ketersediaan air, toilet, hingga akses masuk ke lokasi wisata.

“Perbaikan DTW ini harus disinergikan. Soal akses misalnya, tidak bisa hanya ditangani pariwisata, karena ada OPD lain yang berwenang,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian