Muncul Dua SK Berbeda di Dunia Pendidikan, Pj Bupati Nganjuk Buka Suara

Nganjuk, SJP - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pj. Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menegaskan pentingnya netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai sarana demokrasi untuk memilih Kepala Daerah. Pesan tersebut disampaikannya saat silaturrahmi media online suarajatimpost di Kantor Bupati Nganjuk, Senin (15/7/2024) sore.

"Kami berharap bahwa masyarakat nganjuk sebagai sarana demokrasi untuk memilih kepala daerah, oleh karenanya masyarakat pandai menentukan, memilih yang baik diantara yang terbaik, dan saya yakin masyarakat Nganjuk pintar siapa yang akan menjadi kepala daerah di Kabupaten Nganjuk," kata Sri Handoko saat ditemui SJP di ruangannya.

Menurutnya, ia mengapresiasi dukungan dan partisipasi dalam pemilu kedepannya di Nganjuk yang berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh pegawai untuk tetap menjaga netralitas.

"Intinya ada informasi yang cukup, ada literasi yang cukup, ada pendidikan politik yang cukup sehingga masyarakat mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai warga nganjuk untuk memilih dan menentukan kepala daerah 2024,"ungkapnya.

Lanjut Sri Handoko, terkait hal-hal yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, ditambahkan, satu hal yang pokok, menjalankan setiap tugas sesuai dengan amanah aturan pasti akan berjalan baik

Disinggung terkait dua SK yang muncul di Kabupaten Nganjuk yang mana masih dalam pembicaraan, bahkan sempat dibahas, yakni Surat tugas dan SK Kepala daerah, Sri Handoko menyebut bahwa sesuai dengan surat keputusan sebenarnya harus dijalankan.

Karena penugasan itu dibawah SK Kepala Daerah di saat adminitrasi penempatan guru yang ada di Kabupaten Nganjuk

"Beberapa hari ini kita mendata guru-guru, baik dari SD maupun SMP tentang pelaksanaan tugasnya ada dimana, dasarnya apakah surat keputusan atau surat tugas, Kita tidak akan melihat kebelakang, tapi kita menata kedepan untuk bagaimana setiap guru dengan dasar surat penugasan sesuai aturan yang benar,"ucap Pj Bupati Nganjuk

Menanggapi hal ini, Pj Bupati menjelaskan, dari ketetapan yang sudah berjalan baik justru efeknya juga ada, bagaimana job guru tidak ada yang double dengan alasanya kurang sehingga tunjangannya kurang, hal seperti ini yang diipikirkan

Selain dari itu, pihaknya akan mendata ulang memastikan akan menindaklanjutinya. Menurutnya, mana yang banyak gurunya atau sebaliknya sehingga pendistribusian akan berjalan dengan baik

"Jadi tidak ada yang berbeda, kami hanya mendata ulang, hingga pas dengan apa yang dibutuhkan, saya berharap tidak ada masalah di kemudian hari nanti, katanya (*)

editor: Tri Sukma