Efisiensi Anggaran Pukul Sektor Hotel di Tulungagung, Okupansi Drop Drastis

TULUNGAGUNG, SJP — Tingkat hunian hotel di Tulungagung anjlok drastis. Imbas kebijakan efisiensi anggaran pemerintah membuat okupansi turun di bawah 10 persen. Sebagian pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran pun terancam tutup.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tulungagung Rifqi Firmansyah menyatakan, kondisi ini merupakan yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Mayoritas hotel disebut tidak mampu menutup biaya operasional harian.

“Kami sedang merapatkan barisan untuk menyikapi dampak efisiensi ini. Okupansi hotel-hotel di bawah 10 persen, bahkan banyak yang menyatakan minus secara operasional. Ada yang mau dijual, ada yang disewakan, dan sebagian masih bertahan dengan berat,” ujar Rifqi, Kamis (31/7/2025).

Dia menjelaskan, sebelum ada efisiensi, pendapatan hotel didominasi dari kegiatan seremonial dan rapat instansi. Kini, sumber pendapatan itu hilang.

“Dulu, pendapatan bisa 120 persen dari harga kamar berkat kegiatan-kegiatan seperti wisuda, rapat dinas, hingga acara komunitas. Tapi sekarang itu hilang,” tambahnya.

Dari sekitar 70 anggota PHRI Tulungagung, lebih dari 80 persen disebut tengah mengalami tekanan berat. Selain pemutusan hubungan kerja (PHK), sejumlah unit usaha dilaporkan tutup total.

Untuk menyelamatkan sektor ini, Rifqi mendorong pemerintah daerah lebih aktif menciptakan daya tarik wisata yang bisa dijual ke investor dan wisatawan.

“Tulungagung saat ini bukan kota tujuan pendidikan, kesehatan, atau pemerintahan. Maka kita perlu punya ikon agar menarik untuk dikunjungi. Perlu duduk bareng dengan pemkab dan stakeholder lain untuk menyusun strategi ini,” tegasnya.

Menanggapi kondisi itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengakui, dampak efisiensi dirasakan luas, termasuk pada sektor perhotelan.

“Dampaknya terasa, termasuk pada kegiatan wisuda dan rapat-rapat yang biasanya digelar di hotel. Kini kami banyak menggunakan pendopo kabupaten karena mengikuti arahan dari pemerintah pusat untuk efisiensi,” jelasnya.

Meski begitu, Gatut menyatakan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Dia membuka ruang diskusi dengan PHRI untuk mencari solusi yang tidak melanggar aturan efisiensi.

“Bisa saja kegiatan OPD digilir untuk tetap menghidupkan sektor hotel dan restoran, asalkan tetap sesuai pagu anggaran. Yang penting tidak ada pemborosan,” katanya.

Bupati juga menaruh harapan besar pada pengurus baru PHRI agar bisa menjadi mitra strategis pemkab dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan baru, PHRI bisa bersinergi dengan Dinas Pariwisata dan OPD lainnya agar sektor ini kembali menggeliat,” pungkasnya. (*)

Editor: Ali Wafa