DPRD dan TAPD Malang Sepakati Efisiensi Anggaran, Rp 108 Miliar untuk Kesejahteraan Rakyat

MALANG, SJP – Pemerintah Kabupaten Malang bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mencapai kesepakatan strategis terkait efisiensi anggaran tahun 2025.

Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri tertanggal 23 Februari 2025, yang menekankan penghematan belanja daerah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarrok, mengungkapkan, bahwa kebijakan efisiensi ini mencakup pemangkasan anggaran sebesar Rp 108 miliar, dengan sebagian besar bersumber dari perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya.

"Beberapa hari lalu, kami dari DPRD telah menggelar rapat bersama Bupati, Wakil Bupati, dan TAPD. Hasilnya, kita bersepakat melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp 108 miliar. Sebagian besar dana tersebut berasal dari pos perjalanan dinas serta belanja lainnya," ujar Alayk Mubarrok, Senin 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak hanya berlaku bagi organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga mencakup Sekretariat DPRD yang mengalami pengurangan anggaran paling signifikan, mencapai Rp 26 miliar lebih.

"Semua OPD terkena dampak efisiensi, termasuk Sekretariat DPRD yang bahkan bisa dibilang mengalami pemotongan terbesar. Namun, hal ini tidak akan mengurangi semangat kami dalam menjalankan tugas dan memperjuangkan kepentingan masyarakat," tambahnya.

Dana hasil efisiensi ini akan dialihkan ke berbagai sektor strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Fokus utama mencakup bidang kesehatan, infrastruktur, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan.

"Efisiensi anggaran sebesar Rp 108 miliar lebih ini akan dialokasikan untuk program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Prioritas utama meliputi sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelas Alayk.

Di sektor infrastruktur, misalnya, anggaran tersebut akan digunakan untuk merehabilitasi sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang mengalami kerusakan.

Sementara di bidang kesejahteraan rakyat, dana tersebut akan diperuntukkan bagi program yang mendukung sektor pertanian dan perikanan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta nelayan.

"Kami akan mengoptimalkan anggaran ini untuk memperbaiki sarana pendidikan, mendukung pertanian, serta memperkuat sektor perikanan. Harapannya, manfaat dari kebijakan ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Malang," pungkasnya.

Dengan strategi efisiensi yang terukur serta realokasi anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik, diharapkan pembangunan Kabupaten Malang dapat tetap berjalan optimal di tengah tuntutan penghematan fiskal. (*)

Editor : Rizqi Ardian