Desa di Kota Batu Putar Otak Jaga Layanan Publik di Tengah Anjloknya ADD dan Dana Desa
Di tengah keterbatasan, pemdes memilih menjaga keberlanjutan layanan publik dan program sosial sebagai benteng terakhir agar dampak pemangkasan tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat.
KOTA BATU, SJP - Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat memaksa pemerintah desa di Kota Batu melakukan penyesuaian besar-besaran. Namun di tengah penurunan tajam alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), desa-desa memilih fokus menjaga layanan dasar dan program sosial agar tetap berjalan.
Ketua Asosiasi Petinggi dan Lurah (APEL) Kota Batu Wiweko pada Kamis (4/2/2026) menegaskan sebanyak 19 desa di Kota Batu mengalami penurunan signifikan anggaran desa pada 2026. Total DD yang sebelumnya mencapai Rp 22,9 miliar pada 2025, kini menyusut drastis menjadi sekitar Rp7 miliar.
"Rata-rata DD per desa yang sebelumnya di atas Rp1 miliar, kini hanya sekitar Rp373 juta. Kondisi serupa juga terjadi pada ADD yang turun dari rata-rata Rp3 miliar menjadi sekitar Rp2,1 miliar per desa," urainya.
Meski ruang fiskal desa menyempit, pemerintah desa menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat. menyebut desa tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan cepat.
Meskipun situasinya berat, ia menegaskan bahwa APEL dituntut untuk realistis dan memastikan pelayanan dasar tetap jalan dan hak perangkat desa aman. Ia mencontohkan Desa Oro-oro Ombo yang harus kehilangan potensi anggaran hampir Rp2 miliar akibat pemangkasan ADD dan DD.
Dari total DD yang diterima, sebagian besar dialokasikan untuk program prioritas nasional, sehingga dana yang bisa dikelola langsung desa hanya sekitar Rp373 juta. Konsekuensinya, sejumlah program ditunda dan desa kini hanya menjalankan kegiatan dengan dampak langsung bagi masyarakat.
Langkah serupa juga dilakukan Pemdes Junrejo. Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal Hasan, mengatakan pemangkasan ADD dan DD memaksa pihaknya menghitung ulang seluruh struktur belanja desa. Fokus utama diarahkan pada penyelamatan biaya operasional dan honor perangkat desa, Linmas, serta unsur pendukung pemerintahan desa lainnya.
“Yang pertama kami selamatkan itu gaji dan operasional. Program boleh disesuaikan, tapi roda pemerintahan desa tidak boleh berhenti,” kata Faisal.
Untuk menutup kekurangan anggaran operasional, Pemdes Junrejo memanfaatkan dana bagi hasil pajak sebagai sumber alternatif, meski menyadari adanya risiko realisasi yang tidak selalu sesuai pagu indikatif.
Sementara itu, kegiatan pembangunan fisik dikurangi agar program sosial seperti bantuan transportasi pelajar dan bantuan janda miskin tetap dipertahankan.
Terpisah, Kepala DP3AP2KB Kota Batu Heru Yulianto menjelaskan bahwa pemangkasan ADD dan DD merupakan konsekuensi langsung dari penurunan dana transfer daerah yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Pemda dan pemdes tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi besaran anggaran tersebut. Dengan kondisi tersebut, desa-desa di Kota Batu kini dituntut semakin cermat menentukan prioritas, sekaligus memperkuat efisiensi anggaran," tandasnya. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
