Defisit Anggaran Hantui Infrastruktur, PU Bina Marga Malang 'Todong' Pusat Rp60 Miliar

MALANG, SJP — Di tengah bayang-bayang defisit belanja modal dan efisiensi fiskal yang mencekik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang berupaya keras mengamankan pendanaan eksternal. 

Kali ini, ruas jalan strategis Kalipare - Donomulyo menjadi fokus utama dengan usulan tambahan anggaran fantastis mencapai Rp60 miliar ke pemerintah pusat.

Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, mengakui bahwa alokasi sebesar Rp11 miliar yang telah dikucurkan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah sebelumnya masih jauh dari kata memadai. 

Proyeksi perbaikan menyeluruh pada jalur penopang ekonomi wilayah selatan tersebut dinilai memerlukan suntikan dana berkali-kali lipat dari jatah awal.

"Kalipare–Donomulyo sudah mendapatkan Rp11 miliar, namun kami usulkan kembali penambahan hingga Rp60 miliar. Mengenai berapa realisasi yang disetujui, kami serahkan ke pusat, namun harapannya tentu ada penambahan signifikan," kata Khairul Selasa (20/1/2026). 

Langkah Dinas PU Bina Marga ini mengungkap fakta getir mengenai kondisi keuangan daerah. Usulan lanjutan tersebut merupakan strategi penyelamatan untuk menambal keterbatasan anggaran infrastruktur pada tahun anggaran 2026.

Kebijakan efisiensi fiskal yang diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah memaksa dinas terkait untuk lebih kreatif atau dalam kata lain, bergantung pada dana pusat agar roda pembangunan tidak terhenti.

Khairul menjelaskan, masuknya dana Inpres menjadi sangat krusial agar beban APBD tidak semakin berat.

"Jika satu ruas sudah tertangani oleh Inpres, sementara di APBD juga teralokasi, maka anggaran daerah tersebut bisa kita alihkan (re-alokasi) ke ruas lain yang juga membutuhkan penanganan mendesak. Ini adalah bagian dari strategi efisiensi kami," jelas pejabat yang karib disapa Oong tersebut.

Ia menegaskan bahwa ruas Kalipare–Donomulyo bukan lagi saatnya hanya mendapatkan penanganan jangka pendek atau sekadar tambal sulam. 

Sebagai jalur penghubung antarwilayah yang vital bagi mobilitas warga dan distribusi komoditas ekonomi, jalur ini menuntut rekonstruksi total.

Meski ambisius, ia menekankan bahwa perencanaan harus dilakukan secara presisi agar setiap rupiah yang dikucurkan dari pusat benar-benar memberikan dampak nyata dan daya tahan jalan yang lebih lama.

"Untuk poros utama seperti ini, kami konsisten mendorong rekonstruksi permanen. Perencanaan yang tepat adalah kunci agar anggaran tidak terbuang percuma dan hasilnya berdampak langsung pada masyarakat," pungkas Oong. (*) 

Editor: Syaiful Aries