Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian, DKPP Kota Blitar Usulkan Ranperda Perlindungan Sawah
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar mengusulkan Ranperda Perlindungan Sawah. Ini sebagai upaya untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian.
KOTA BLITAR, SJP - Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian di wilayah Kota Blitar.
Salah satu langkah yang dilakukan DKPP adalah, dengan mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar Dewi Masitoh. Sampai saat ini, usulan Ranperda LP2B masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham)
"Jadi, Ranperda LP2B ini menjadi salah satu upaya kami untuk melindungi lahan persawahan di Kota Blitar," ujarnya, Jumat (26/9/2025).
Dia menjelaskan dalam draft Ranperda LP2B itu, pihaknya mematok lahan persawahan di Kota Blitar seluas 303,18 hektar tidak boleh beralih fungsi.
Kemudian, Ranperda ini juga mengatur mengenai insentif petani yang tetap mempertahankan lahannya untuk pertanian.
Dewi menyebut, insentif yang diberikan kepada petani berupa jaminan infrastruktur pertanian, prioritas sarana produksi, pengurangan biaya pajak, dan prioritas akses program pemerintah.
"Setiap tahun luas lahan persawahan di Kota Blitar terus berkurang. Saat ini, luas lahan baku sawah di Kota Blitar sekitar 979 hektare. Dalam Ranperda itu sudah kami petakan, lahan persawahan yang tidak boleh beralih fungsi seluas 303,18 hektare," jelasnya.
Lebih lanjut Dewi menambahkan dengan luas lahan persawahan 979 hektare, produksi padi di Kota Blitar mencapai 7.000-8.000 ton per tahunnya.
Bahkan, pada tahun 2025 ini hingga bulan Agustus, produksi padi di Kota Blitar sudah mencapai 7.000 ton. (*)
Editor : Rizqi Ardian
What's Your Reaction?
