Bupati Jombang Teken RPJMD 2025–2030: Ekonomi Rakyat Jadi Poros Utama

JOMBANG, SJP—Usai menghadiri rapat paripurna di kantor DPRD Jombang pada Rabu (26/6/2025), Bupati Jombang H. Warsubi menandatangani Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang telah disetujui bersama legislatif. 

Warsubi mengatakan, dokumen perencanaan lima tahunan itu disusun tidak semata-mata berdasarkan dinamika lokal, melainkan juga mempertimbangkan dampak lanjutan dari kondisi ekonomi nasional dan internasional.

“Ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan krisis pangan dunia harus direspons dengan memperkuat fondasi ekonomi daerah seperti yang selama ini sudah kita lakukan,” ujar Warsubi.

Menurutnya, strategi pembangunan ekonomi Jombang ke depan akan tetap mengedepankan prinsip ekonomi Pancasila seperti yang menjadi acuan dalam ekonomi nasional. Menempatkan gotong royong, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat sebagai pijakan utama. 

Hal tersebut, katanya, selaras dengan visi dan misi dirinya bersama Wakil Bupati Jombang H. Salmanudin Yazid dalam mewujudkan Kabupaten Jombang yang maju dan sejahtera untuk semua.

“Ekonomi kita tidak boleh bergantung pada dinamika pusat atau pasar global semata. Kita harus bangun kekuatan dari bawah: memperkuat kedaulatan pangan, membesarkan UMKM, dan menjadikan kawasan industri sebagai lokomotif pertumbuhan daerah,” paparnya.

Warsubi menegaskan, penguatan ketahanan pangan berbasis lokal akan menjadi prioritas utama, termasuk mendorong sinergi antarpetani, koperasi desa, dan industri pengolahan hasil pertanian agar nilai tambahnya tidak bocor ke luar daerah. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang juga akan mengakselerasi pembangunan kawasan industri terpadu yang ramah lingkungan yang bisa menyerap memberdayakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal.

“UMKM dan industri kecil menengah akan terus kita dorong naik kelas. Ini bagian dari misi kemandirian ekonomi yang berbasis kekuatan rakyat,” tambahnya.

Saat ditanya soal pelibatan desa dalam pembangunan ekonomi daerah, Warsubi menekankan pentingnya menjadikan desa bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek utama pembangunan ekonomi berbasis komunitas. 

Pemkab Jombang akan memperluas program pendampingan ekonomi desa, mengoptimalkan dana desa untuk mendukung kegiatan produktif, serta membuka akses pemasaran dan digitalisasi bagi pelaku usaha di level akar rumput.

Dengan semangat RPJMD 2025–2030, Warsubi menyatakan optimismenya bahwa Jombang bisa menjadi daerah yang tangguh dalam menghadapi krisis dan dinamis dalam menyerap peluang pertumbuhan baru. 

"Kita ingin memastikan bahwa kemajuan ekonomi mengambil prinsip keadilan sosial, gotong royong, dan kesejahteraan bersama sebagai dasar.  Jadi, tidak hanya dinikmati segelintir orang, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, sampai dengan tingkatan dusun,” tutupnya. (*)

Editor: Ali Wafa