Bupati Bondowoso Tanggapi Aksi Mahasiswa, Infrastruktur Jalan Jadi Perhatian Bersama

BONDOWOSO, SJP – Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menanggapi tuntutan mahasiswa terkait perbaikan infrastruktur jalan saat aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Bupati Bondowoso, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, persoalan infrastruktur sebenarnya bukan hanya menjadi tuntutan mahasiswa, tetapi juga telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat luas.

Bupati Abdul Hamid Wahid menyatakan, pemerintah daerah memiliki pandangan yang sama dengan mahasiswa mengenai pentingnya perbaikan jalan. Infrastruktur, khususnya jalan, memang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat yang terus diupayakan penanganannya secara bertahap.

“Ini bukan hanya tuntutan mahasiswa. Infrastruktur jalan memang menjadi perhatian pemerintah dan juga keinginan masyarakat. Dalam hal ini sebenarnya cara pandang kita sudah sama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai survei yang dilakukan sebelumnya juga menunjukkan bahwa masyarakat sangat berharap pemerintah dapat segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak. Bahkan, menurutnya, kinerja pemerintah daerah sering kali dinilai masyarakat dari sejauh mana kebutuhan dasar seperti infrastruktur dapat dipenuhi.

“Memang masyarakat berharap jalan-jalan yang rusak bisa segera diperbaiki. Itu menjadi perhatian kita bersama,” kata Bupati Bondowoso yang karib disapa Ra Hamid ini.

Bupati juga menyebut DPRD turut berperan dalam upaya perbaikan infrastruktur melalui pokok-pokok pikiran (pokir) yang banyak diarahkan pada pembangunan jalan di berbagai wilayah.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak dapat serta-merta menetapkan target pembangunan yang terlalu besar karena harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang tidak selalu stabil.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran, khususnya terkait komposisi belanja pegawai yang masih cukup besar dibandingkan belanja modal.

Menurut Ra Hamid, regulasi nasional mengatur agar belanja pegawai pemerintah daerah berada pada kisaran 30 persen pada tahun 2027. Untuk mencapai ketentuan tersebut, pemerintah daerah saat ini sedang melakukan penataan secara bertahap.

“Kita sedang melakukan penataan agar bisa menuju ketentuan itu. Tapi tentu tidak bisa dilakukan secara drastis,” jelasnya.

Orang nomor satu di Bumi Ki Ronggo ini menegaskan, bahwa langkah rasionalisasi pegawai bukan keputusan yang mudah diambil karena pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan, terutama terkait keberadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Di Bondowoso sendiri terdapat sekitar 2.000 tenaga P3K penuh waktu. Pemerintah daerah menilai pemutusan kontrak secara tiba-tiba bukan solusi yang tepat.

“Kita tidak mungkin serta-merta memutus kontrak. Ada aspek kemanusiaan yang juga harus dipertimbangkan,” tegasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah terus berupaya mencari dukungan dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat dan provinsi, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita sudah berupaya mencari dukungan ke pemerintah pusat, ke provinsi, dan juga meningkatkan PAD. Semua langkah itu terus kita lakukan,” katanya.

Bupati juga menambahkan bahwa kondisi keuangan daerah sangat dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait transfer dana ke daerah. Jika terjadi penurunan transfer, maka hal tersebut otomatis berdampak pada kemampuan belanja daerah.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen memperbaiki infrastruktur jalan secara bertahap demi memenuhi kebutuhan masyarakat Bondowoso. (*)

Editor : Rizqi Ardian